Kejar Target Partisipasi Pemilih, KPU Perkuat Medsos

BANDAR LAMPUNG - KPU Provinsi Lampung mengejar taget partisipasi pemilih pemilu 2024 dengan perkuat  media sosial (Medos).

Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPU Provinsi Lampung erwan Bustami saat bimtek peningkatan Medsos KPU se Lampung, di Sheraton Hotel, Senin (4/12).

Dijelaskan Erwan, untuk konten yang dimiiliki KPU Provinsi Lampung sudah dibilang bagus lantaran sudah diakui KPU Ri melalui penghargaan beberapa waktu lalu.

"Namun, yang tidak mudah adalah mempertahankan apa yang sudah kita capai selama 20 tahun ini. Di mana, KPU Provinsi sudah dibentuk tahun 2003," ujarnya.

Dijeaskan dia, bimtek juga dilakukan untuk mempertahankan apa yang sudah dicapai itu. "Meski medos kita sudah baik, sudah tentu juga ada evaluasi dan langkah stategis yang harus dilakukan," kata dia.

Erwan memaparkan, KPU Provinsi Lampung memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak  44.414 orang. Dimana, terdiri dari beberapa unsur. DIantaranta, PPK sebanyak 2.290 orang, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebanyak 2.675 orang. Di mana, dalam waktu dekat juga KPU di Lampung akan merekrut Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara (KPPS) sebanyak 232425 orang.

"SDM KPU juga meski tidak menjad syarat wajib seyogiyanya harus punya medsos. Ini juga berkaitan dengan partisipasi pemilih. Lampung ya sekitar 80 persen target pertisipasi pemilih," ujarnya.

Sementara, medsos KPU untuk facebook memiliki sekitar 9 ribuan followers, Instagram  sebanyak 22 ribu followers, youtube 7 ribu followers dan tiktok sebanyak 14 ribu followers.

"Jika penyelenggara sudah jadi followers, bisa mengendors soialisasi. Maka akan sangat luar biasa. Secara masif kita tingkatkan lagi. Tidak hanya terkait program KPU di daerah saja, akan tetapi juga KPU RI dan KPU Provinsi," ujarnya.

Sementara Komisioner KPU Provinsi Lampung Kordiv Sosdiklih dan Parmas Antoniyus Cahyalana menjelaskan, saat ini pengguna medsos dimanfaatkan oleh masyarakat milenial.  Di mana, manfaat medsos bagi pemilu dan peserta pemilu. Diantaranya, menjadi sarana sosialisasi pemilu; saraan edukasi pemilih; ruang konsultasi pengaduan,; interaksi pemilih; sarana infoamsi publik; penyebaran materi sosialisasi; dan sebagai penetrasi berita hoax.

DIlanjutkan dia, shearusnya Ad Hoc juga memiliki medsos. Namun, faktanya tdiak 100 persen mampu diorganisir untuk semuanya memiliki medsos.

"Kenapa mereka, misalkan amlas ataau tidak mau medsosya dilaporkan kepada KPU dan lain-lain. Ataukan ada laporan terbaru peningkatan jumlah medsos di kabupaten/kota. Perlu dicatat juga PPK dan PPS yang tidak punya medsos. Kan ada kewajiban khsus, salahsatunya sebagai sarana sosialisasi pemilu, " kata dia. (abd)