DPRD Lampung Akan Pelajari Penerapan Opsen Pajak 2025

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 13 Dec 2024 - 22:20

Radar Lampung Baca Koran--

BANDARLAMPUNG – DPRD Lampung akan mempelajari dahulu sistem kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang berlaku untuk kendaraan baru dan pembayaran pajak tahunan.

Anggota Komisi 3 DPRD Lampung Yudha Al Hadjid mengatakan pihaknya akan mempelajari dahulu penerapan opsen pajak tersebut. ’’Kami belum paham secara detail mengenai opsen pajak ini. Nanti kami pelajari dahulu bagaimana sistem penerapannya,” ungkap Yudha, Jumat (13/12).

Untuk mempelajari hal tersebut, sambung Yudha, pihaknya sudah menghubungi Ketua Komisi 3 DPRD untuk melakukan diskusi dengan seluruh anggota komisi 3.

’’Kalau diperlukan, kami akan lakukan hearing bersama Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), supaya jelas dan mengerti,” ucapnya.

Yudha menambahkan adanya kenaikan opsen pajak ini akan membebani masyarakat. ’’Yang pasti, kami akan mempelajari dahulu terkait opsen pajak, yang disebut meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga akan membebani masyarakat karena yang harus dibayar meningkat," ujarnya.

Diberitakan sebelumnyaa, Kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor secara global tanpa membedakan jenis kendaraan dan tingkat perekonomian masing-masing daerah akan menjadi sebuah economic disaster.

Hal ini dapat membawa dampak negatif maupun positif bagi kemajuan perekonomian dan pembangunan daerah masing-masing.

’’Ini langkah yang sangat berisiko. Siap menaikkan pajak, kita juga harus siap menghadapi lonjakan resesi ekonomi baru, terutama di Provinsi Lampung," kata Wahyu Dani Purwanto, pakar ekonomi dari Universitas Lampung, pada Kamis (12/12).

Wahyu menyampaikan esensi dari kenaikan ini seharusnya ada sinergi antara pemerintah, produsen kendaraan bermotor, dan masyarakat di daerah masing-masing terkait kenaikan opsen tersebut.

’’Penting sekali untuk ada koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat, sehingga dampaknya bisa dikelola dengan lebih baik," katanya.

Kenaikan ini merupakan pukulan berat bagi produsen dan penjual kendaraan, terutama karena daya beli masyarakat yang sedang berangsur pulih.

Dengan adanya kenaikan opsen pajak pada Januari tahun depan, kemungkinan besar daya beli masyarakat kembali menurun. ’’Saat ini, masyarakat baru mulai pulih dari krisis ekonomi. Kenaikan pajak ini bisa menghentikan pemulihan tersebut," tandasnya.

Namun yang perlu disadari dan digarisbawahi adalah kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung. Hal ini dipastikan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat yang akan diikuti oleh harga kebutuhan lainnya.

dprd lampung akan pelajari penerapan opsen pajak 2025                            bandarlampung – dprd lampung akan mempelajari dahulu sistem kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) yang berlaku untuk kendaraan baru dan pembayaran pajak tahunan.
anggota komisi 3 dprd lampung yudha al hadjid mengatakan pihaknya akan mempelajari dahulu penerapan opsen pajak tersebut. ’’kami belum paham secara detail mengenai opsen pajak ini. nanti kami pelajari dahulu bagaimana sistem penerapannya,” ungkap yudha, jumat (13/12).
baca juga:rekapitulasi pilkada di papua tertunda, kpu sebut ada petugas tps yang disekap
untuk mempelajari hal tersebut, sambung yudha, pihaknya sudah menghubungi ketua komisi 3 dprd untuk melakukan diskusi dengan seluruh anggota komisi 3.
’’kalau diperlukan, kami akan lakukan hearing bersama bapenda (badan pendapatan daerah), supaya jelas dan mengerti,” ucapnya.
yudha menambahkan adanya kenaikan opsen pajak ini akan membebani masyarakat. ’’yang pasti, kami akan mempelajari dahulu terkait opsen pajak, yang disebut meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga akan membebani masyarakat karena yang harus dibayar meningkat," ujarnya.
diberitakan sebelumnyaa, kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor secara global tanpa membedakan jenis kendaraan dan tingkat perekonomian masing-masing daerah akan menjadi sebuah economic disaster.
hal ini dapat membawa dampak negatif maupun positif bagi kemajuan perekonomian dan pembangunan daerah masing-masing.
’’ini langkah yang sangat berisiko. siap menaikkan pajak, kita juga harus siap menghadapi lonjakan resesi ekonomi baru, terutama di provinsi lampung," kata wahyu dani purwanto, pakar ekonomi dari universitas lampung, pada kamis (12/12).
wahyu menyampaikan esensi dari kenaikan ini seharusnya ada sinergi antara pemerintah, produsen kendaraan bermotor, dan masyarakat di daerah masing-masing terkait kenaikan opsen tersebut. 
’’penting sekali untuk ada koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat, sehingga dampaknya bisa dikelola dengan lebih baik," katanya.
kenaikan ini merupakan pukulan berat bagi produsen dan penjual kendaraan, terutama karena daya beli masyarakat yang sedang berangsur pulih. 
dengan adanya kenaikan opsen pajak pada januari tahun depan, kemungkinan besar daya beli masyarakat kembali menurun. ’’saat ini, masyarakat baru mulai pulih dari krisis ekonomi. kenaikan pajak ini bisa menghentikan pemulihan tersebut," tandasnya. 
namun yang perlu disadari dan digarisbawahi adalah kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, khususnya di provinsi lampung. hal ini dipastikan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat yang akan diikuti oleh harga kebutuhan lainnya.
’’kendaraan bermotor bukan lagi barang mewah, tetapi kebutuhan utama. kenaikan pajak ini akan berdampak pada harga-harga kebutuhan pokok," jelas wahyu.
ia menyebut tujuan pemerintah menaikkan opsen pajak ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah masing-masing. namun, hal ini harus diiringi dengan evaluasi dan studi untuk menentukan besaran kenaikan tersebut terhadap pertumbuhan dan tingkat perekonomian daerah masing-masing.
’’kita perlu studi dan evaluasi yang matang untuk menentukan angka kenaikan yang tepat, sehingga tidak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.
dia berharap ini menjadi pekerjaan tambahan yang tidak bisa dianggap remeh. karena, menurutnya, pasti ada lonjakan-lonjakan lainnya seiring naiknya opsen pajak ini.
dilanjutkan, pemerintah daerah harus siap dan segera mengambil langkah persuasif terhadap dampak yang akan muncul, jika tidak disesuaikan dengan tingkat perekonomian daerah masing-masing.
kemudian juga akan ada kolom tambahan yang biasanya terdapat di balik surat tanda nomor kendaraan (stnk). ada kolom baru yaitu opsen bbnkb dan opsen pkb. penyetoran atas hasil ketika pemilik kendaraaan membayar pajak beserta opsen, bank akan melakukan split payment ke masing masing rekening daerah.
terpisah, opsen pkb dan bbnkb ini berlaku untuk kendaraan baru dan pembayaran pajak tahunan. pemungutan opsen pkb dan opsen bbnkb mulai dilaksanakan pada 5 januari 2025, termasuk di provinsi lampung.
hal itu sesuai kebijakan dari undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. juga peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023.
sehingga di tahun 2025, masyarakat yang akan membeli kendaraan bermotor baru maupun pembayaran pajak tahunan akan dikenakan tambahan pungutan opsen pkb dan opsen bbnkb.
untuk opsen pkb dibayarkan setiap pembayaran pajak tahunan. sedangkan opsen bbnkb hanya dibayarkan saat pembelian kendaraan baru.
dengan adanya opsen pkb dan opsen bbnkb maka ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan baru dari sebelumnya lima komponen, yaitu bbnkb, opsen bbnkb, pkb, opsen pkb, swdkllj, biaya admin stnk, dan biaya admin tnkb.
perhitungan opsen pkb dan opsen bbnkb adalah masing-masing ditambah 66 persen dari nilai pkb dan bbnkb.
diketahui, nilai pkb sebesar 1 persen dari nilai jual kendaraan bermotor (njkb) dan nilai bbnkb sebesar 10 persen dari njkb.
misal kendaraan bermotor dikenakan pkb sebesar rp 1 juta per tahun atau 1 persen njkb. maka akan ada tambahan opsen pkb sebesar rp 660 ribu. total pkb dan bbnkb yang harus dibayar rp 1.660.000.
begitu juga dengan bbnkb sebesar rp 10 juta atau 10 persen dari njkb. maka ada tambahan opsen bbnkb sebesar rp 6.600.000. total bbnkb dengan opsen bbnkb yang harus dibayar rp 16.600.000.
kabid pajak badan pendapatan daerah (bapenda) lampung, intania purnama mengatakan, penerapan opsen pkb dan opsen bbnkb berlaku untuk kendaraan baru maupun pajak tahunan.
kata intania purnama, setiap tahun wajib pajak atau pemilik kendaraan dikenakan opsen pkb dan opsen bbnkb dibayar wajib pajak saat kendaraan baru.
"opsen berlaku berlaku untuk kendaraan baru dan pajak tahunan juga," ujar intania purnama, kamis 12 desember 2024.
sebelumnya, plt. kepala bapenda lampung slamet riadi mengatakan, persentase opsen dihitung dari pajak terutang yang sudah ditentukan sesuai dengan uu nomor 1 tahun 2022 hkpd. presentasi opsen sebesar 66 persen berlaku di seluruh indonesia. 
kata slamet riadi, akan ada kenaikan tarif pada saat pemberlakuan opsen, yaitu dari tarif dari 1,5 persen menjadi 1,66 persen.
"sehingga ada kenaikan biaya pajak yang dibayarkan masyarakat pada saat opsen 5 januari 2025 (mulai diberlakukan, red)," ujar slamet riadi.
untuk simulasi pemungutannya, disampaikan slamet riadi dilakukan split payment ke kabupaten/kota.
"akibat penerapan/amanah uu nomor 1 tahun 2022 hkpd terkait opsen maka kenaikan pkb sekitar 10 persan dan bbnkb 32 persan," tuturnya.
diberitakan sebelumnya, awal januari 2025 mendatang, seluruh tipe kendaraan bermotor diperkirakan harganya naik. ini selain karena akan adanya kenaikan ppn dari 11 menjadi 12 persen, juga penerapan kebijakan opsen pajak.
 opsen pajak dimaksud yaitu pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. opsen pajak ini selanjutnya disebut opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) yang dikenakan kabupaten/kota atas pokok pkb dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) yang dikenakan oleh  kabupaten/kota atas pokok bbnkb sesuai peraturan perundang-undangan.
  persentase opsen pajak dihitung dari pajak terutang yang sudah ditentukan sesuai undang-undang nomor 1 tahun 2022 dengan besaran 66% dan berlaku di seluruh indonesia. walaupun ada beberapa daerah yang tidak ikut naik atau opsen pajaknya dinolkan. (jen/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 14 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan