Hasil Audit Dana Kampanye, Satu Paslon Gubernur Sumbar Dinyatakan Tidak Patuh

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 12 Dec 2024 - 22:20

JELASKAN HASIL AUDIT: Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar Ory Sativa Syakban menjelaskan hasil audit dana kampanye paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.-FOTO IST -

hasil audit dana kampanye, satu paslon gubernur sumbar dinyatakan tidak patuh                            padang – komisi pemilihan umum (kpu) provinsi sumatera barat telah menerima hasil audit laporan dana kampanye (ldk) untuk pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur sumbar yang dilakukan oleh kantor akuntan publik (kap). 
audit ini mencakup laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (lppdk) yang diserahkan sebelumnya.
hasil audit menunjukkan bahwa lppdk paslon mahyeldi dan vasko ruseimy dinyatakan patuh terhadap aturan, dengan total pengeluaran dana kampanye sebesar rp7.457.375.500. sementara itu, lppdk paslon epyardi asda dan ekos albar dinyatakan tidak patuh, dengan pengeluaran dana kampanye sebesar rp4.735.486.812.
ketua divisi teknis penyelenggaraan pemilu kpu sumbar, ory sativa syakban, menjelaskan bahwa audit dana kampanye ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi dalam lppdk yang diserahkan oleh paslon pada 24 november 2024.
“audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua laporan dana kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar ory, rabu (11/12/2024).
sesuai dengan ketentuan pasal 58 pkpu 14 tahun 2024 tentang dana kampanye pilkada, audit dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan perikatan audit yang mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye pemilihan.
salah satu aspek utama dalam audit ini adalah memastikan bahwa seluruh dana kampanye yang diterima, baik dari paslon, partai politik (parpol) pendukung, maupun sumbangan pihak lain, tercatat dalam rekening khusus dana kampanye (rkdk) yang telah dibuka sebelum masa kampanye.
ory menegaskan bahwa jika sumber dana dalam bentuk uang tidak tercatat dalam rkdk, maka audit akan mencatatkan ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut.
selain itu, jika terdapat sisa dana kampanye setelah penutupan rkdk, dana tersebut harus diserahkan kepada partai politik pengusul, dan paslon wajib menyerahkan bukti penyerahan dana tersebut ke kpu untuk dilakukan audit oleh kantor akuntan publik.
hasil audit ini diharapkan dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye, serta memastikan pelaksanaan pilkada yang bersih dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
ketua kpu ri mochammad afifuddin memastikan bahwa peraturan kpu terkait kampanye dan dana kampanye segera diundangkan. 
dalam forum koordinasi dan konsultasi bertajuk peran strategis media massa nasional dalam mendukung pemberitaan positif pada pilkada serentak 2024 yang berlangsung di kawasan pasar baru, jakarta, rabu (4/9), afif meminta kementerian hukum dan ham segera mengundangkan peraturan tersebut.
afif juga menjelaskan bahwa saat ini kpu sedang melakukan harmonisasi peraturan kpu (pkpu) tentang kampanye dan dana kampanye. 
ia memperkirakan bahwa proses-proses setelah harmonisasi akan berlangsung dengan cepat dan pkpu tersebut akan segera menjadi pegangan dalam pelaksanaan kampanye.
selain itu, afif menambahkan bahwa kpu juga sedang menyiapkan pkpu mengenai pungut hitung dan rekapitulasi. 
“jika semua pkpu terkait daftar pemilih, kampanye, dana kampanye, dan tahapan sebelumnya selesai, insya allah semuanya akan siap,” jelasnya. 
sebelumnya mochammad afifuddin mengungkapkan pihaknya telah melakukan dua kebijakan progresif selama pendaftaran pilkada serentak 2024.
pertama, kpu memberikan kesempatan kepada partai yang belum bisa mengusung calon kepala daerah pada tanggal 27--29 agustus dapat bergabung pada hari terakhir meskipun tidak ikut mendaftarkan.
“ini dampak dari peristiwa paling terakhir kemarin, satu daerah provinsi besar diprediksi calon perseorangannya atau calon tunggalnya tadinya 10-14 kabupaten akhirnya cuman 5,” kata afif dalam forum koordinasi dan konsultasi bertajuk ‘peran strategis media massa nasional dalam rangka mendukung pemberitaan positif pada pilkada serentak 2024 berjalan kondusif, aman dan lancar’ di kawasan pasar baru, jakarta, rabu.
selanjutnya, kpu juga memperbolehkan pimpinan partai membubuhkan tanda tangan secara digital lantaran masih banyak calon kepala daerah yang mengurus surat di jakarta untuk mendaftar ke daerah.
“penerbangan terbatas, kemudian harus dilakukan video call dan seterusnya, kami permudah,” ujarnya.
dia mengungkapkan surat kelengkapan pendaftaran tersebut dapat disampaikan melalui helpdesk.
“nah dampaknya terlayani seperti ini dan inilah potret pencalonan yang sekarang berkasnya diteliti oleh jajaran kami,” jelas afif.
sebelumnya kementerian keuangan (kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024, sesuai naskah perjanjian hibah daerah (nphd), mencapai rp36,61 triliun per 23 agustus 2024. angka ini setara dengan 97 persen dari target keseluruhan sebesar rp37,52 triliun.
menteri keuangan sri mulyani indrawati mengungkapkan bahwa hibah tersebut akan disalurkan kepada komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu).
kpu akan menerima dana sebesar rp28,22 triliun, sementara bawaslu akan mendapatkan rp8,39 triliun.
“dari total anggaran pilkada yang dianggarkan rp37,52 triliun, saat ini telah dikucurkan hibah apbd sebesar rp36,61 triliun untuk mendukung penyelenggaraan pilkada di seluruh wilayah,” jelas sri mulyani dalam rapat dengan komisi iv dewan perwakilan daerah (dpd) ri di kompleks dpr/mpr pada selasa 3 september 2024 
sri mulyani juga menyebutkan bahwa untuk daerah-daerah yang belum sepenuhnya mengalokasikan hibah anggaran pilkada 2024, kemenkeu akan memberikan bantuan melalui treasury deposit facility (tdf) atau surat berharga untuk daerah yang memiliki dana bagi hasil (dbh).
selain itu, bantuan juga akan diberikan melalui dana alokasi umum (dau) sebesar rp555,4 miliar kepada 56 daerah. “kami juga melakukan intervensi melalui dau senilai rp555,4 miliar untuk 56 pemerintah daerah dan pembayaran dbh sebesar rp180,6 miliar untuk 24 pemerintah daerah,” tambahnya.
sebelumnya, menteri dalam negeri tito karnavian berharap alokasi anggaran ini dapat mendukung kelancaran proses pemilihan serta menghasilkan pemimpin berkualitas.
dia menjelaskan bahwa dana tersebut telah digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan logistik dan operasional, termasuk pelatihan petugas pemilu dan sosialisasi kepada masyarakat.
“kami berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan pilkada berlangsung dengan baik dan transparan,” ujar tito.
pilkada serentak 2024 akan melibatkan 270 daerah di seluruh indonesia dengan lebih dari 1.200 calon kepala daerah yang akan bersaing.
tito menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.
“transparansi dalam penggunaan anggaran adalah prioritas utama. kami akan terus memantau setiap langkah untuk menghindari potensi korupsi,” tandasnya.  (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 13 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan