Penetapan UMP Lampung 2025 Ditunda, Ini Penyebabnya

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Prima Imansyah Permana |

Kamis , 21 Nov 2024 - 06:44

Ilustrasi penetapan UMP 2025 ditunda karena masih menunggu aturan panduan penyusunan.---Sumber foto : Istockphoto.com.---

BANDARLAMPUNG - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI memastikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 diundur.

Sebab, saat ini pemerintah masih menggodok Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) soal pengupahan yang bakal menjadi pedoman penetapan upah minimum atau UMP 2025.

Kemnaker RI menargetkan Permenaker yang menjadi pedoman penyusunan UMP pengganti peraturan pemerintah (PP) nomor 51 tahun 2023, rampung pada pekan ini.

Diketahui, jika mengacu PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan tenggat waktu pengumuman upah minimun paling lambat pada 21 November.

Hal tersebut dibenarkan Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lampung, Yanti Yunidarti, bahwa pihaknya hingga, Rabu 20 November 2024 belum menerima pedoman penyusunan UMP 2025.

"UMP tunggu panduan dari pusat. Sampai sekarang belum ada," ujar Yanti Yunidarti, Rabu 20 November 2024.

Untuk mempersiapkan penyusunan UMP 2025 sendiri pihaknya telah melakukan rapat koordinasi awal dengan pihak-pihak terkait.

Senada disampaikan, Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Kerja Disnaker Lampung, Soleha HY mengatakan, pihaknya belum menerima aturan terkait dasar perhitungan dan penyusunan UMP tahun 2025.

"Belum (aturan penyusunan UMP 2025, red), kita posisi menunggu," ujar Soleha, Rabu 20 November 2024.

Sehingga, Soleha belum dapat memastikan kapan aturan UMP tahun 2025 turun dan dapat ditetapkan.

Diketahui, Menaker Yassierli menargetkan Permenaker soal pengupahan yang bakal menjadi pedoman penetapan upah minimum atau UMP 2025 rampung pada pekan ini.

Rumusan yang dibahas dengan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional itu nantinya akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto usai Kepala Negara tiba di Tanah Air.

penetapan ump lampung 2025 ditunda, ini penyebabnya                             bandarlampung - kementerian ketenagakerjaan (kemnaker) ri memastikan penetapan upah minimum provinsi (ump) 2025 diundur. 
sebab, saat ini pemerintah masih menggodok peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) soal pengupahan yang bakal menjadi pedoman penetapan upah minimum atau ump 2025.
kemnaker ri menargetkan permenaker yang menjadi pedoman penyusunan ump pengganti peraturan pemerintah (pp) nomor 51 tahun 2023, rampung pada pekan ini.
diketahui, jika mengacu pp nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan tenggat waktu pengumuman upah minimun paling lambat pada 21 november.
baca juga:hadiri rdp di komisi ii dpr ri, pj. bupati pringsewu atensi asn netral di pilkada serentak 2024
hal tersebut dibenarkan plh. kepala dinas tenaga kerja (disnaker) lampung, yanti yunidarti, bahwa pihaknya hingga, rabu 20 november 2024 belum menerima pedoman penyusunan ump 2025.
"ump tunggu panduan dari pusat. sampai sekarang belum ada," ujar yanti yunidarti, rabu 20 november 2024.
untuk mempersiapkan penyusunan ump 2025 sendiri pihaknya telah melakukan rapat koordinasi awal dengan pihak-pihak terkait.
senada disampaikan, kabid hubungan industrial dan perlindungan kerja disnaker lampung, soleha hy mengatakan, pihaknya belum menerima aturan terkait dasar perhitungan dan penyusunan ump tahun 2025.
baca juga:663 orang ikuti skb kesehatan, pengamatan fisik dan psikotest , kakanwil dodot apresiasi usaha para peserta
"belum (aturan penyusunan ump 2025, red), kita posisi menunggu," ujar soleha, rabu 20 november 2024.
sehingga, soleha belum dapat memastikan kapan aturan ump tahun 2025 turun dan dapat ditetapkan.
diketahui, menaker yassierli menargetkan permenaker soal pengupahan yang bakal menjadi pedoman penetapan upah minimum atau ump 2025 rampung pada pekan ini.
rumusan yang dibahas dengan lembaga kerja sama (lks) tripartit nasional itu nantinya akan disampaikan ke presiden prabowo subianto usai kepala negara tiba di tanah air. 
baca juga:tim paslon 02 geruduk kpu metro
“target kami sih minggu ini kita tuntas dengan lks dan kebetulan juga pak presiden kan kembali ya, tentu saya sebagai menteri harus menghadap dulu,” kata yassierli.
yassierli menyebut, permenaker baru bisa diterbitkan usai mendapat arahan lebih lanjut dari kepala negara.
“kita dengar arahan beliau, sesudah itu kita keluarkan. kita tunggu pak presiden pulang pasti,” ujarnya.
nantinya, usai permenaker terbit, kemenaker akan bekerja sama dengan kementerian dalam negeri (kemendagri) untuk menggelar sosialisasi kepada kepala-kepala daerah perihal aturan tersebut.
baca juga: integritas kunci utama cegah korupsi
dia mengharapkan, penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi, kabupaten/kota, serta sektoral bisa dilakukan pada desember 2024.
“kita harus kejar sebelum 1 januari nanti, itu kan setelah bertahapnya ump, umk, dan sektoralnya,” pungkasnya. 
di sisi lain, yassierli memastikan bahwa formula penetapan pengupahan tidak akan mengikuti formula dalam aturan sebelumnya, yakni peraturan pemerintah (pp) no.51/2023 tentang pengupahan.
dirinya juga memastikan, pemerintah akan memperluas nilai indeks tertentu. itu artinya, pemerintah tidak akan memakai nilai indeks tertentu di kisaran 0,10-0,30 dalam penetapan upah minimum 2025.(*)