Cegah Perkawinan Usia Anak dalam Bingkai Otonomi Desa

Reporter: Anggi Rhaisa |

Editor: Abdul Karim |

Rabu , 20 Nov 2024 - 20:10

PENGABDIAN: Tim Dosen PKM FH Unila melakukan Diseminasi Hukum Child Rights Protection di Desa Fajar Baru, Lamsel, 3 September 2024 lalu.-FOTO DOK. TIM PKM UNILA -

cegah perkawinan usia anak dalam bingkai otonomi desa                            --tri dharma unila--
oleh: 
- dr. budiyono, s.h., m.h. 
- dr. yusdiyanto, s.h., m.h.
- dr. zulkarnain ridlwan, s.h., m.h.
- ahmad saleh, s.h., m.h.
- martha riananda, s.h., m.h.
 
anak memiliki peran yang penting dalam menentukan kualitas peradaban suatu bangsa sehingga perlindungan haknya menjadi agenda yang tidak terlepas dari sebuah pembangunan.  jaminan terhadap hak anak pun tercantum dalam uud tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
baca juga:tim monitoring kpk nilai tiyuh pulung kencana sebagai desa anti korupsi 
jaminan terhadap hak anak tersebut kemudian dipertegas kembali melalui terbitnya uu nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan uu nomor 17 tahun 2016. secara normatif, anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
adapun pengertian hak anak sebagaimana termuat dalam pasal 52 ayat (2) uu nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya.
untuk provinsi lampung sendiri berdasarkan data yang ada pada tahun 2021 terdapat lebih dari 600 perkara dispensasi perkawinan yang tersebar di 14 (empat belas) pengadilan agama di provinsi lampung.  tingginya angka perkawinan pada anak tersebut, pemerintah daerah provinsi lampung juga telah merespon dengan membentuk peraturan daerah provinsi lampung nomor 10 tahun 2023 tentang pencegahan perkawinan usia anak.
pencegahan perkawinan anak, hal ini didasari pada ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. 
baca juga:disnaker lambar berguru susun rtkd ke mesuji 
hal tersebut sejalan ketentuan pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila terdapat calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan berupa ketentuan umur untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan yang dilangsungkan pada usia anak.
berlatar belakang hal tersebut, tim dosen  pengabdian kepada masyarakat (pkm) fakultas hukum universitas lampung (fh unila) diketuai dr. budiyono, s.h., m.h. telah melakukan kegiatan diseminasi hukum child rights protection sebagai pencegahan perkawinan pada usia anak dalam bingkai otonomi desa yang berlangsung di desa fajar baru, kabupaten lampung selatan, pada selasa, 3 september 2024 lalu. 
budiyono menjelaskan bahwa pencegahan perkawinan pada usia anak menjadi salah satu bagian dari upaya perlindungan anak.  hal ini dikarenakan perkawinan pada usia anak membawa berbagai dampak negatif bagi anak. 
kemudian pada kegiatan pengabdian ini, kata budiono, timnya mengawali dengan pemaparan materi terdahulu. dilanjutkan tanya jawab dan mendiskusikan pengalaman dan permasalahan dan dihadapi oleh desa fajar baru, lampung selatan. ”peserta kegiatan terdiri dari unsur perangkat desa, bpd, dan perwakilan masyarakat,” terangnya.
budiyono pun berharap melalui pengabdian ini adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak anak melalui pencegahan perkawinan anak dan pemahaman mengenai kebijakan hukum pemerintah/ pemerintah daerah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak.  ”desa sebagai unit pemerintahan terkecil dapat mengambil peran melalui program dan kegiatan yang mendorong aktivitas positif bagi anak dan pemahaman akan dampak bahaya pernikahan usia anak sebagai kontribusi untuk mencegah perkawinan pada usia anak,” harapnya melalui rilis yang diterima radar lampung, rabu (20/11).
di bagian lain, kepala desa fajar baru m. agus budiantoro, s.hi. didampingi sekretaris desa  solichen, s.sos. sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tim dosen fakultas hukum unila. (rls/gie/rim)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 21 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan