Pemerintah Dinilai Tak Peka

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 29 Nov 2023 - 20:25

KURANG PEKA: Pemerintah dinilai tedak peka lantaran lebih mengutamakan beras impor untuk kebutuhan bansos. -FOTO IST-

pemerintah dinilai tak peka                            prioritaskan beras impor untuk bansos
jakarta - analis politik kebijakan pangan syaiful bahari mengatakan penyebab beras impor gagal menekan harga dalam negeri dikarenakan alokasinya untuk kebutuhan bansos. akibatnya, harga beras tidak mengalami penurunan karena penggunaannya tidak memiliki efek terhadap pasar.
padahal, alokasi beras impor sejatinya untuk stok pangan nasional, memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan menstabilkan harga.
menurut syaiful, sepertinya pemerintah sudah tidak punya inisiatif lain kecuali impor. ’’ini karena masih kuatnya restriksi ekspor negara-negara produsen seperti india, vietnam, thailand, dan tiongkok,” kata dia dalam keterangannya, selasa (28/11).
anggota majelis nasional sekretariat kolaborasi indonesia (ski) ini menyebut faktor lainnya juga karena harga di pasaran internasional masih tinggi.
"bagaimana harga beras domestik akan turun kalau lebih banyak digunakan untuk bansos daripada operasi pasar massif. padahal, hal tersebut untuk mencegah kenaikan harga lagi,” ujarnya.
dia pun mewanti-wanti bahwa beras bansos menjelang pemilu 2024 sangat rawan digunakan untuk pendulangan suara di masyarakat miskin.
"faktanya saat ini masyarakat yang bukan penerima bansos pun makin tercekik karena harus menanggung beban kenaikan harga beras dan komoditi pangan lainnya," tuturnya.
diketahui, harga beras medium saat ini rp. 13.500 per kilogram dan premium rp. 15.000 sampai rp. 16.000 per kilogram.
"kenyataan ini peringatan keras bagi pemerintah untuk mengambil tindakan di tengah perhelatan politik 2024," ungkapnya.
sebelumnya pemimpin wilayah perum bulog kanwil sumut arif mandu menyatakan jumlah beras komersial yang didistribusikan ke penggilingan dan distributor tergantung stok yang tersedia.
’’kalau misalnya cukup, bisa saja 30 ribu ton sampai akhir tahun 2023," ujar arif kepada antara di medan, sumatera utara, senin (2011).
dia melanjutkan tingkat kecukupan itu diperhatikan lantaran bulog sumut mesti menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (sphp) serta bantuan pangan beras untuk keluarga penerima manfaat (kpm).
ia menegaskan pihaknya tetap mendahulukan cadangan beras pemerintah untuk pendistribusian beras sphp dan bantuan pangan daripada penjualan ke penggilingan serta distributor.
"kami memerhatikan pertama soal kebutuhan, setelah itu baru ke komersial," tutur dia.
arif menambahkan secara nasional, target penyaluran beras ke penggilingan dan distributor memang 200 ribu ton. namun, hal tersebut disesuaikan dengan ketersediaan beras di masing-masing wilayah.
"di sumut, jika stok lebih, kami bisa menyalurkan lebih dari 30 ribu ton beras. kalau kurang, akan dibatasi," kata dia.
badan pangan nasional (bapanas) menugaskan bulog untuk menjual 200 ribu ton beras secara komersial kepada penggilingan padi dan distributor guna menekan harga beras premium.
bulog sumut menjual beras komersial tersebut seharga rp12.000 per kilogram ke penggilingan sesuai dengan instruksi pemerintah.
sementara, harga penjualan dari penggilingan kepada masyarakat, perum bulog mengimbau agar ditetapkan sekitar rp13 ribu per kilogram atau maksimal sesuai harga eceran tertinggi (het) beras premium rp14.400 per kilogram.
pada tahap pertama, bulog sumut menyediakan sekitar 10 ribu ton beras komersial untuk disalurkan ke penggilingan dan distributor.
"dan, sampai saat ini kami sudah mendistribusikan 9.000 ton beras komersial tersebut," tutur arif.  (jpnn/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi 30 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan