Bawaslu: Setiap Tahapan Pemilu Memiliki Kerawanan yang Harus Diantisipasi

JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Lolly Suhenty mengungkapkan bahwa setiap tahapan dalam proses pemilihan memiliki potensi kerawanan yang harus diantisipasi dengan baik.

’’Setiap tahapan pemilu memiliki kerawanan yang perlu diwaspadai dan segera diantisipasi,” kata Lolly dalam keterangannya, Kamis (7/11).

Menurutnya, kerawanan tersebut timbul akibat dinamika politik yang terus berkembang di masyarakat. Baik di tingkat nasional maupun daerah, perubahan situasi politik dapat memengaruhi proses pemilihan dan berpotensi menimbulkan ketegangan atau masalah dalam pelaksanaannya.

“Kerawanan dalam pemilihan tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun di daerah,” tambah Lolly, yang sebelumnya menjabat sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly juga mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk tetap peka terhadap segala dinamika sosial-politik yang terjadi, yang bisa mempengaruhi pelaksanaan Pemilu.

“Pengawas pemilu harus terus memantau dan mengawasi setiap tahapan, agar tidak ada celah yang memungkinkan gangguan dalam proses pemilihan. Jika pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik, maka besar kemungkinan akan ada dampak yang mengganggu integritas penyelenggaraan Pilkada 2024,” pungkas Lolly, yang sebelumnya juga pernah menjadi Redaktur Berita di Pers Mahasiswa Suaka Sunan Gunung Djati.

Dengan kewaspadaan dan pengawasan yang ketat, diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang adil dan transparan.

Sebelumnya, Indeks kerawanan pilkada kini tengah disusun. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn J.H. Malonda mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penyusunan input data indeks kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

’’Indeks kerawanannya lagi diinput data,” kata Herwyn di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (14/7).

Untuk itu, dia belum dapat menjawab daerah mana saja yang termasuk daerah rawan pada Pilkada 2024.

Dikatakan pula bahwa indeks kerawanan Pilkada 2024t akan segera disosialisasikan oleh Bawaslu dalam waktu dekat.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan publish sama seperti pada pemilu kemarin,” ucapnya.

Indeks kerawanan itu, lanjut Herwyn, akan menjadi bahan pertimbangan bagi bawaslu daerah dalam merumuskan strategi pengawasan yang tepat pada pelaksanaan Pilkada 2024.

“Mudah-mudahan akan dikeluarkan mana yang titik rawan Bawaslu yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan jajaran bawaslu daerah,” katanya.