KPU Papua Pastikan 2.023 TPS Tidak Gunakan Sistem Noken pada Pilkada 2024

JAYAPURA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Steve Dumbon memastikan bahwa 2.023 tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pilkada 2024 tidak akan menggunakan sistem noken.

’’Tidak ada TPS yang menggunakan sistem noken pada Pilkada 27 November 2024,” ujar Steve Dumbon di Jayapura, Senin (28/10).

Menurut Steve, sempat beredar informasi adanya TPS yang masih menggunakan sistem noken pada Pemilu 2024. Namun, setelah dilakukan pengecekan, tidak ada TPS yang menerapkan sistem tersebut.

Pemilih tetap melakukan pencoblosan di TPS secara langsung. Dalam satu kasus, pemilihan ulang dilakukan karena ada pemilih yang datang membawa anak dan terjadi pencoblosan ganda.

“Dengan tegas kami sampaikan bahwa tidak ada TPS di Papua yang akan memakai sistem noken, termasuk pada Pilkada 2024,” kata Dumbon.

Mengenai persiapan pilkada, Steve menjelaskan bahwa logistik sudah mulai tiba di berbagai kabupaten/kota di Papua. Tahap pertama, seperti bilik suara, kotak suara, dan tinta, telah disimpan di gudang KPU setempat.

Provinsi Papua sendiri memiliki sembilan kabupaten/kota, yaitu Kota dan Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Sarmi, Supiori, Keerom, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Waropen, dengan jumlah pemilih mencapai 750.959 orang.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan selama 100 hari kerja sejak menjabat, fokus utamanya adalah pelaksanaan pilkada serentak 2024 serta digitalisasi sesuai dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

’’Yang utama sekali itu pilkada. Itu yang paling utama karena lead dari pemerintah itu Kemendagri. Kami akan konsentrasi penuh di situ,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (22/10).

Setelah itu, Tito melanjutkan dengan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diadakan setiap pekan sejak September 2022. Ia menjelaskan bahwa program tersebut akan berhenti jika Presiden Prabowo Subianto menghendakinya.

Kemendagri juga akan melakukan pengecekan harga di lapangan secara rutin, mengingat Tito kini memiliki dua wakil menteri yang dapat berbagi tugas di daerah.

Selanjutnya, Kemendagri akan mendukung program hilirisasi, industrialisasi, hingga ketahanan pangan. Tito tidak menampik bahwa beban di Kemendagri cukup berat, namun hal ini sangat terkait dengan peran pemerintah daerah sebagai pembina, pengawas, dan koordinator.

“Ini akan paralel dengan kementerian teknis, kementerian pangan, dan sebagainya untuk menangani masalah pangan,” jelasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto melantik Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (21/10). Pelantikan ini mengukuhkan Tito Karnavian sebagai Mendagri untuk periode kedua.