KPU Mesuji Beber Persyaratan Layanan Pindah Memilih

Reporter: Ardian Mukti |

Editor: Rizky Panchanov |

Minggu , 20 Oct 2024 - 21:43

SOSDIKLIH: KPU Mesujisaat Sosdiklih kepada masyarakat pada Oktober 2024 lalu. -FOTO IST -

MESUJI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji membuka layanan pindah memilih setelah penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

Ketua KPU Mesuji Ali Yasir menjelaskan bahwa layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang terdaftar di DPT, tetapi tidak dapat menyalurkan hak suaranya di TPS tempat mereka terdaftar.

“Pindah memilih dapat dilakukan oleh masyarakat yang terdaftar di DPT namun tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena alasan tertentu,” kata Ali Yasir saat dihubungi radarlampung.co.id pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Layanan pindah memilih dibuka dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung hingga 28 Oktober 2024 dan mencakup 10 alasan, yaitu: Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara; Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan (termasuk keluarga yang mendampingi); Penyandang disabilitas yang dirawat di Panti Sosial atau Panti Rehabilitasi; Menjalani rehabilitasi narkoba; dan Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.

Terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; Tugas belajar di pendidikan menengah atau tinggi; Pindah domisili; Tertimpa bencana alam; dan Bekerja di luar domisilinya.

Tahap kedua, yang khusus untuk 4 alasan, akan berlangsung hingga 20 November 2024, yaitu: Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara; Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan (termasuk keluarga yang mendampingi); Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; dan Tertimpa bencana alam

Pindah memilih dapat diurus melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau KPU Kabupaten Mesuji.

“Kami sudah menginstruksikan jajaran kami di tingkat desa dan kecamatan untuk membuka posko pelayanan pindah memilih,” tambahnya.

Masyarakat yang mengurus pindah memilih ke Kabupaten Mesuji akan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan (DPTb).

Sebelumnya, LAMSEL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan membuka pos pelayanan untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin pindah memilih dan masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Kadiv Perencanaan Data dan Informasi KPU Lamsel Asma Emilia di Kalianda, Selasa, menyampaikan bahwa salah satu syarat mengurus DPTb adalah sudah terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 di daerah asal.

“Saat ini kami membuka pelayanan untuk Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb. Pelayanan ini untuk warga yang akan pindah memilih,” kata Asma Emilia.

Menurutnya, KPU akan memfasilitasi warga yang tidak dapat memilih di tempat tinggal asalnya, seperti yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah, bekerja, atau memiliki tugas di luar tempat tinggalnya.

“Pemilih yang tidak tinggal di daerah asal tetap bisa memilih dengan mengurus dokumen pindah memilih melalui penyelenggara di lokasi awal atau baru,” lanjutnya.

kpu mesuji beber persyaratan layanan pindah memilih                            mesuji - komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten mesuji membuka layanan pindah memilih setelah penetapan daftar pemilih tetap (dpt).
ketua kpu mesuji ali yasir menjelaskan bahwa layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang terdaftar di dpt, tetapi tidak dapat menyalurkan hak suaranya di tps tempat mereka terdaftar.
“pindah memilih dapat dilakukan oleh masyarakat yang terdaftar di dpt namun tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena alasan tertentu,” kata ali yasir saat dihubungi radarlampung.co.id pada minggu, 20 oktober 2024.
layanan pindah memilih dibuka dalam dua tahap. tahap pertama berlangsung hingga 28 oktober 2024 dan mencakup 10 alasan, yaitu: menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara; menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan (termasuk keluarga yang mendampingi); penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitasi; menjalani rehabilitasi narkoba; dan menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.
terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; tugas belajar di pendidikan menengah atau tinggi; pindah domisili; tertimpa bencana alam; dan bekerja di luar domisilinya. 
tahap kedua, yang khusus untuk 4 alasan, akan berlangsung hingga 20 november 2024, yaitu: menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara; menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan (termasuk keluarga yang mendampingi); menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; dan tertimpa bencana alam
pindah memilih dapat diurus melalui panitia pemungutan suara (pps), panitia pemilihan kecamatan (ppk), atau kpu kabupaten mesuji.
“kami sudah menginstruksikan jajaran kami di tingkat desa dan kecamatan untuk membuka posko pelayanan pindah memilih,” tambahnya.
masyarakat yang mengurus pindah memilih ke kabupaten mesuji akan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan (dptb). 
sebelumnya, lamsel - komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten lampung selatan membuka pos pelayanan untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin pindah memilih dan masuk dalam daftar pemilih tambahan (dptb) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
kadiv perencanaan data dan informasi kpu lamsel asma emilia di kalianda, selasa, menyampaikan bahwa salah satu syarat mengurus dptb adalah sudah terdaftar di daftar pemilih tetap (dpt) pilkada 2024 di daerah asal.
“saat ini kami membuka pelayanan untuk daftar pemilih tambahan atau dptb. pelayanan ini untuk warga yang akan pindah memilih,” kata asma emilia.
menurutnya, kpu akan memfasilitasi warga yang tidak dapat memilih di tempat tinggal asalnya, seperti yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah, bekerja, atau memiliki tugas di luar tempat tinggalnya.
“pemilih yang tidak tinggal di daerah asal tetap bisa memilih dengan mengurus dokumen pindah memilih melalui penyelenggara di lokasi awal atau baru,” lanjutnya.
asma menambahkan bahwa masyarakat dapat mengurus dptb di kantor sekretariat panitia pemilihan kecamatan (ppk) dan panitia pemungutan suara (pps) di wilayah masing-masing.
“untuk masyarakat yang ingin pindah memilih, bisa datang langsung ke kantor kpu lampung selatan atau ke ppk dan pps setempat,” ujarnya.
ia menegaskan bahwa syarat utama untuk pindah memilih adalah sudah terdaftar dalam dpt, karena pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat asal bisa melakukan pindah memilih.
“pemilih dptb yang pindah domisili akan mendapatkan dua surat suara, setelah melakukan pembaruan alamat sesuai bukti dukung ktp yang dilampirkan,” tambah asma.
sebagai informasi, kpu kabupaten lampung selatan telah menetapkan daftar pemilih tetap (dpt) untuk pilkada serentak 2024 sebanyak 790.716 orang, terdiri dari 400.575 pemilih laki-laki dan 390.141 pemilih perempuan. 
diketahui, masyarakat bisa mengajukan pindah memilih dalam enam hari kedepan, atau hingga 15 januari 2024 mendatang.
karenanya masyarakat yang hendak pindah memilih untuk memanfaatkan sebelum batas waktu tersebut untuk mengurus pindah memilih baik pemilih keluar maupun pemilih masuk.
kasubbag perencanaan data dan informasi kpu lampung barat okto priadi mengatakan, untuk masyarakat yang mengajukan pindah memilih bisa dengan alasan bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap, tertimpa bencana.
kemudian, menjadi tahanan rutan atau lapas atau menjadi terpidana, penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitas menjalani rehabilitas narkoba (dn only), bekerja diluar negeri, menjalani tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi dan pindah domisili.
sejauh ini, kata okto, jumlah pemilih masuk sebanyak 498 pemilih terdiri dari  256 laki-laki dan 242 perempuan tersebar di 227 tps,  kemudian untuk pemilu keluar berjumlah  227 laki-laki dan 236 perempuan atau berjumlah 243 tersebar di 272 tps.
“kami mengimbau kepada masyarakat yang hendak pindah memilih, untuk segera mengurus sebelum batas waktu yang ditetapkan,” ungkap okto, rabu 3 januari 2024.
terusnya, untuk pemilih masuk, rata-rata mereka yang berasal dari luar daerah yang tinggal di lampung barat karena tugas atau adanya alasan lain.  begitu juga dengan pemilih yang keluar, itu kebanyakan mereka telah bekerja di luar daerah.
okto melanjutkan, syarat bagi mereka yang hendak pindah memilih untuk mengurus langsung ke panitia pemungutan suara (pps), panitia pemilihan kecamatan (ppk) atau kpu kabupaten/kota mengingat ada dokumen yang harus diverifikasi sebagai syarat pindah memilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (muk/c1/abd)