Tata Kelola yang Kurang Baik Penyebab Aset Terbengkalai

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 18 Oct 2024 - 22:23

Prof. Novita Teresiana, pengamat kebijakan publik Universitas Lampung -FOTO IST-

Ya, seperti ýang terpantau radarlampung jika aset seperti ratusan ruko atau kios bahkan gedung ýang tersebar di beberapa Kecamatan diantaranya Kemiling, dan Bumiawaras, maupun Tanjung Karang Barat kini dibiarkan tidak beroperasi karena sepi pengunjung.

Sekretaris BKAD Kota Bandar Lampung Zacky mengatakan jika ruko, kios, ataupun gedung tersebut bukanlah terbengkalai melainkan masih menunggu pengelolaan yang kini masih diupayakan Pemkot Bandarlampung sendiri.

"Jadi sudah kita coba pengelolaannya, lalu dikembangkan seperti pasar (seni, red) itu. Tapi karena masyarakat belum tahu, daya beli juga lagi kurang atau minat masyarakat belum kearah sana," katanya.

Menurunnya, pihaknya terus melakukan upaya untuk memajukan aset tersebut supaya berguna bagi masyarakat Kota Bandarlampung.

"Kita selalu coba terus pendayagunaannya, tapi kita masih tunggu dan lihat perkembangan dan trobosan pemerintah kedepannya, tapi kalau untuk dijual tidak ada, karena itu bukan aset untuk dijual kalaupun dijual harus ada proses apparaisal kalau memang tidak bisa dikembangkan oleh pihak ketiga," ujarnya.

Lebih jelas dirinya menerangkan saat ditanya bagaimana terkait catatan BPK RI ýang menyebut ada ribuan bidang tanah yang belum mempunyai sertifikat atau tidak terdaftar di KIB? Dirinya menjawab bahwasanya ribuan bidang tanah ýang disebutkan BPK RI adalah campuran jenisnya termasuk pihaknya kini tengah melakukan penyertifikatan lahan atas nama Pemkot Bandarlampung yang pernyertifikatanya dilakukan bertahap.

"Masalah sertifikat kita sudah diajukan ke BPN sejak 2 tahun berjalan, jumlahnya ada 120 lebih tapi sampai sekarang belum selesai tahapnya. Ýang dimaksud ribuan itu termasuk jalan lingkungan setiap Kecamatan. Cuma masalahnya kalau mau disertifikatin semua, ýang melakukan atau mengeluarkan itu kan BKN," jelasnya.

Terkait puluhan Randis yang disebut BPK tidak ada BKPB juga, dirinya menyebut jika kendaraan itu adalah jenis baru ýang surat tersebut baru bisa terbit satu tahun kemudian.

"Bukan hilang, itu kendaraan baru beli banyak dan belum ada BPKBnya, surat itu akan terbit tahun selanjutnya jadi BPK itu mencatat itu semua untuk mengingatkan kita kalau administrasi ini harus diselesaikan dan hampir semua sudah kita TL atau Tindak lanjuti," tandasnya. (mel/c1/yud)

tata kelola yang kurang baik penyebab aset terbengkalai                             bandarlampung – tata kelola yang kurang baik menjadi salah satu penyebab beberapa aset di kota bandarlampung terbengkalai.
hal tersebut diungkapkan pengamat kebijakan publik universitas lampung prof. novita teresiana. dia menilai tidak terkelolanya aset pemerintah dengan baik adalah satu pemborosan yang merugikan masyarakat.
ya, belum lama ini banyak aset pemerintah kota bandarlampung yang belum dikelola dengan baik atau bisa disebut terbengkalai.
baca juga: kemenkes usul mbg tidak asal dibagikan
prof. novita menyebut terbengkalainya beberapa aset pemerintah ini bukan terjadi di bandarlampung saja, melainkan hampir di semua daerah.
’’hampir semua daerah begitu juga. padahal ini bisa dioperasionalkan untuk masyarakat. jadi memang ada pembiaran. di mana alasan mereka itu keterbatasan anggaran. tetapi sebelum sampai ke sana, saya kira yang harus kita cermati adalah tata kelola yang tidak efektif dan kurang perencanaan, lalu akuntabilitas, pengawasan prioritas itu mereka tidak bisa menentukan," katanya, jumat (18/10).
menurutnya, sudah seharusnya dari awal pemerintahan menanamkan aset tersebut menjadi prioritas. sehingga, hal ini membuktikan pembangunan aset adalah salah satu pemborosan dan merugikan masyarakat.
"karena saya kira pada saat pembangunan gedung-gedung atau aset-aset terbengkalai itu adalah prioritas, kota baru juga seperti itu. tapi begitu jadi, kita lihat apa yang terjadi saat ini pemborosan anggaran, kerugian masyarakat, belum lagi birokrasi lemah saling lempar tanggung jawab," ujarnya.
disamping itu juga, dirinya menyebut keterlibatan publik sangat lemah. "jadi, itu aspek mulai dari perencanaan sampai pengelolaan hanya tanggung jawab pemerintah, terbukti ada kata-kata masih menunggu ide. bentuk gampangnya itu ya berikan saja ke masyarakat untuk mengelolanya. misalnya pekerja seni yang selama ini berkeliaran di luar sana," tegasnya.
banyaknya aset terbengkalai, kata prof. novita, menjadikan hal tersebut lumrah dan dibiarkan tanpa ada sanksi tegas terhadap kelalaian ini .
"saya juga melihat banyaknya aset mangkrak, sangking banyaknya sehingga dianggap hal ini menjadi hal yang biasa. jadi harusnya siapkan sanksi bagi pejabat yang lalai. bagi saya, kata kunci untuk aset terbengkalai ini tidak ada sanksi yang tegas, terhadap aset yang ada harusnya aset ini dijaga berdasarkan regulasi yang ada harus dipelihara dan sebagainya. maka itu lalai namanya. mungkin sanksinya ada administrasi hingga ke pidana sehingga ada efek jeranya, karena ada uang rakyat keluar untuk bangun gedung dan macam-macam kemudian pembiaran," imbuhnya.
dirinya menyarankan, agar pemerintah mengatur tata kelola aset adalah yang pertama kemudian tidak segan mengajak pihak ketiga atau investor untuk berkolaborasi.
"saya kira ditengah kebuntuan ide ini caranya adalah kolaborasi dengan investor atau pihak swasta, tapi kata kuncinya untungnya apa tapi disini pemerintah harus ada trobosan tidak langsung kepada aset itu melainkan mempunyai ide non pajak terhadap lahan itu, atau pajak disitu tetapi dibolehkan menarik investor lainnya untuk memperkuat itu jadi bagi tugas sehingga bisa tertarik. ini problematikanya adalah tata kelolanya, jadi ini penting untuk cermin kebaikan kedepan karena aset adalah output pemerintah menerjemahkan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas kemudian aset itu, belum lagi pembiaran," tandasnya.
sebelumnya diberitakan, kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) kota bandar lampung menyebut tengah melakukan berbagai upaya dalam mengelola aset pemkot bandarlampung yang kini dibiarkan tidak beroperasi, selasa, 1 oktober 2024.
ya, seperti ýang terpantau radarlampung jika  aset seperti ratusan ruko atau kios bahkan gedung  ýang  tersebar di beberapa kecamatan diantaranya kemiling, dan bumiawaras, maupun tanjung karang barat kini dibiarkan tidak beroperasi karena sepi pengunjung.
sekretaris bkad kota bandar lampung zacky mengatakan jika ruko, kios, ataupun gedung tersebut bukanlah terbengkalai melainkan masih menunggu pengelolaan yang kini masih diupayakan pemkot bandarlampung sendiri.
"jadi sudah kita coba pengelolaannya, lalu dikembangkan seperti pasar (seni, red)  itu. tapi karena masyarakat belum tahu, daya beli juga lagi kurang atau minat masyarakat belum kearah sana," katanya.
menurunnya, pihaknya terus melakukan upaya untuk memajukan aset tersebut supaya berguna bagi masyarakat kota bandarlampung.
"kita selalu coba terus pendayagunaannya, tapi kita masih tunggu dan lihat perkembangan dan trobosan pemerintah kedepannya, tapi kalau untuk dijual tidak ada, karena itu bukan aset untuk dijual kalaupun dijual harus ada proses apparaisal kalau memang tidak bisa dikembangkan oleh pihak ketiga," ujarnya.
lebih jelas dirinya menerangkan saat ditanya bagaimana terkait catatan bpk ri ýang menyebut ada ribuan bidang tanah yang belum mempunyai sertifikat  atau tidak terdaftar di kib? dirinya menjawab bahwasanya ribuan bidang tanah ýang disebutkan bpk ri adalah campuran jenisnya termasuk pihaknya kini tengah melakukan penyertifikatan lahan atas nama pemkot bandarlampung yang pernyertifikatanya dilakukan bertahap.
"masalah sertifikat kita sudah diajukan ke bpn sejak 2 tahun berjalan, jumlahnya ada 120 lebih tapi sampai sekarang belum selesai tahapnya. ýang dimaksud  ribuan itu  termasuk jalan lingkungan setiap kecamatan. cuma masalahnya kalau mau disertifikatin semua, ýang melakukan atau mengeluarkan itu kan bkn," jelasnya.
terkait puluhan randis yang disebut bpk  tidak ada bkpb juga, dirinya menyebut jika kendaraan itu adalah jenis baru ýang surat tersebut baru bisa terbit satu tahun kemudian.
"bukan hilang, itu kendaraan baru beli banyak dan belum ada bpkbnya, surat itu akan terbit tahun selanjutnya jadi bpk itu mencatat itu semua untuk mengingatkan kita kalau administrasi ini harus diselesaikan dan hampir semua sudah kita tl atau tindak lanjuti," tandasnya. (mel/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 19 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan