Program Kemandirian Pesantren, 432 Pesantren Punya Badan Usaha

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mengembangkan kemandirian pesantren sejak 2022. Alhasil, sebanyak 3.576 pesantren menerima manfaatnya.

“Kemandirian Pesantren adalah bagian dari afirmasi negara kepada pesantren yang telah berkontribusi sejak perjuangan hingga pembangunan bangsa,” kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan sambutan pada Wrap Up Forum yang menjadi rangkaian dari Religion Festival di Jakarta, Rabu (9/10).

Religion Festival ini dikemas bersamaan dengan Kick Off Peringatan Hari Santri 2024. Even itu merupakan peringatan Hari Santri kali ke-10 sejak kali pertama digelar pada 22 Oktober 2015. Hadir dalam acara tersebut jajaran Kementerian Agama, perwakilan tokoh ormas keagamaan, serta para pengasuh dan santri pesantren.


"Sejak awal mendapat amanah sebagai Menag, kami berusaha mewujudkan pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal," sambung Gus Men, sapaan akrab Yaqut Cholil Qoumas.



Kemandirian Pesantren diberikan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Pesantren sasaran juga menerima bantuan inkubasi bisnis. Pada awal digulirkan, ada 105 pesantren yang mendapat bantuan dengan total anggaran mencapai Rp37,45 miliar. Pada 2022, program itu menyasar 504 pesantren dengan bantuan mencapai Rp46 miliar.

Pada tahun ketiga, Kemenag memperluas jangkauan program Kemandirian Pesantren hingga 1.467 pesantren. Total bantuan yang diberikan mencapai Rp245,55 miliar. Tahun ini sebanyak Rp160,50 miliar disiapkan untuk 1.500 pesantren sasaran program Kemandirian Pesantren. “Alhamdulillah, saat ini sudah terbentuk 432 badan usaha milik pesantren (BUMP),” sebut mantan Ketum GP Ansor itu.

BUMP bergerak dalam banyak bidang usaha. Mulai dari industri pengolahan, jasa, informasi dan komunikasi, perdagangan, persewaan, katering, pertanian, perikanan, hiburan, digital, percetakan, warung kelontong, laundry, souvenir, konveksi, hingga air minum.


Ke depan, Kemenag terus berusaha memfasilitasi pesantren peserta Program Kemandirian dengan sejumlah pihak. Dengan Kemenko PMK, Kementerian Agama akan memfasilitasi pesantren dalam perluasan akses pasar dan permodalan. Sinergi juga akan dijalin dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dalam pembentukan layanan keuangan syariah dan program Baitul Mal wat Tamwil.

“Sinergi juga dijalin dengan Bank Indonesia dalam pembangunan jejaring bisnis pesantren termasuk bisnis digital dan program hijau. Demikian juga dengan Kementerian Parekraf dalam santri digital praner,” papar Gus Men.

Penerima manfaat program Kemandirian Pesantren juga akan difasilitasi untuk menjalin sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kerja sama ini utamanya dalam pembentukan merk dan fasilitasi izin usaha dan sertifikasi halal.

“Kita juga jajaki kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam penataan bisnis pesantren. Dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kita harap pesantren mendapat pelatihan kerja dan dapat mengembangkan Balai Latihan Kerja Komunitas,” papar Gus Men.

“Pesantren juga akan diajak kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan budidaya ikan berkelanjutan dan sistem bioflok. Termasuk juga kerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam penyatuan ekosistem bisnis pertanian pesantren,” ungkap Gus Men. (jpc)