KPU Tetap Gunakan Sirekap di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Potensi Kegaduhan

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 09 Oct 2024 - 21:52

WARNING SIREKAP: Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Bandar Lampung Muhammad Muhyi warning penggunaan Sirekap dalam Pilkada 2024 jangan sampai merepotkan lagi.-FOTO IST -

kpu tetap gunakan sirekap di pilkada 2024, bawaslu ingatkan potensi kegaduhan                            bandar lampung – badan pengawas pemilu (bawaslu) kota bandar lampung mengingatkan kpu setempat dan jajarannya dalam perhitungan suara. 
sebab, dalam pelaksanaan pemungutan suara pilkada serantak 2024 pada 27 november 2024 mendatang, kpu kembali menggunakan sistem informasi rekapitulasi pemilu (sirekap) sebagai alat bantu melakukan rekapitulasi penghitungan suara. 
koordinator divisi pencegahan, parmas, dan humas bawaslu kota bandar lampung, muhammad muhyi menekankan pentingnya penguatan sdm hingga tingkat petugas ad hoc agar sirekap tidak salah membaca hasil perolehan suara.
“berdasarkan pengalaman pemilu 2024, perbedaan perolehan suara sering terjadi karena penulisan yang tidak jelas terbaca oleh sirekap,” kata muhyi. 
ia juga mengingatkan masyarakat dan kontestan bahwa sirekap adalah alat bantu penghitungan suara, bukan alat penghitungan utama. 
hasil resmi penghitungan suara tetap dilakukan melalui pleno di setiap tingkatan, mulai dari tps hingga kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.
pada pemilu 2024 yang lalu, provinsi lampung sempat mengalami masalah karena adanya perbedaan hasil perolehan suara antara sirekap dan penghitungan manual. 
diharapkan pada pilkada kali ini, dengan peningkatan kualitas sdm, masalah tersebut tidak akan terulang.
sementara, ketua kpu kota bandar lampung, dedy triadi, menjelaskan bahwa penggunaan sirekap merupakan instruksi dari kpu ri dan akan diterapkan di seluruh indonesia, termasuk di provinsi lampung.
“kami berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (sdm) di jajaran ad hoc, seperti panitia pemilihan kecamatan (ppk) dan panitia pemungutan suara (pps),” kata dedy. 
kpu akan segera mengadakan bimbingan teknis (bimtek) kepada ppk dan pps pada 8-9 oktober sebagai persiapan untuk pemungutan dan penghitungan suara menggunakan aplikasi sirekap.
setelah bimtek, akan dilakukan uji coba teknis secara nasional penggunaan sirekap pada 11-12 oktober. 
selanjutnya, kpu meminta ppk dan pps untuk melanjutkan bimtek kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) di tingkat tps.
dedy menegaskan bahwa kendala yang terjadi pada pemilu sebelumnya dapat diantisipasi dengan peningkatan kualitas sdm penyelenggara melalui pelatihan yang intensif. 
“pada prinsipnya, kami fokus pada peningkatan kapasitas penyelenggara,” ujarnya.
sementara itu, badan pengawas pemilu (bawaslu) kota bandar lampung berharap penggunaan sirekap pada pilkada serentak 2024 tidak menimbulkan kegaduhan. 
diketahui komisi pemilihan umum (kpu) diingatkan untuk segera membenahi sistem informasi rekapitulasi (sirekap) guna mencegah kegaduhan pada pilkada 2024.
badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten kulonprogo, daerah istimewa yogyakarta, menilai perbaikan ini sangat penting dilakukan agar tidak muncul masalah dalam penghitungan suara hasil pilkada.
 ketua bawaslu kabupaten kulon progo, marwanto, menyebut tahapan rekapitulasi penghitungan suara pada pemilu 2024 sempat menjadi sumber kegaduhan publik.
“hal ini disebabkan penerapan sirekap yang tidak berjalan lancar dan membingungkan berbagai pihak, tidak hanya peserta pemilu tetapi juga penyelenggara pemilu di tingkat bawah,” ujar marwanto di kulon progo, sabtu (5/10).
berkaca dari pengalaman tersebut, marwanto mengimbau kpu agar segera melakukan evaluasi terhadap penerapan sirekap. selain itu, pihaknya juga merekomendasikan penggunaan sistem informasi penghitungan suara (situng) pada pilkada 2024.
hal ini diungkapkan dalam kegiatan bertajuk “evaluasi pengawasan pemilu 2024 dalam rangka penguatan kelembagaan bawaslu kulon progo untuk efektivitas pengawasan pemilihan 2024”.
marwanto mengatakan bahwa penggunaan sirekap pada pemilu 2024 tidak hanya menyulitkan jajaran penyelenggara, tetapi juga menimbulkan kegaduhan di kalangan publik serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.
“hal ini harus segera diakhiri,” tegasnya. marwanto menyarankan kpu untuk beralih menggunakan sistem informasi penghitungan suara lainnya, seperti situng yang pernah digunakan pada pemilu sebelumnya, karena dinilai lebih baik dan tidak menimbulkan kegaduhan.
menurutnya, dengan menggunakan situng, publik juga dapat mengakses bukti hasil pemilu, yaitu formulir c yang ada di setiap tps.
“silakan mau diberi nama apa, yang penting teknologi informasi penghitungan sebelumnya lebih lancar dalam praktiknya,” tambahnya.
marwanto menegaskan bahwa apa pun sistem penghitungan suara yang akan digunakan, perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu.
 “jika hasil uji coba ternyata bagus, maka dapat diterapkan. namun, jika tidak, jangan bermain-main dalam menghitung dan merekap suara rakyat,” ujar marwanto. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 10 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan