Enam Terdakwa Joki CPNS Dituntut Berbeda

Reporter: Leo Dampiari |

Editor: Yuda Pranata |

Selasa , 01 Oct 2024 - 21:02

Tuntutan: Jaksa penuntut umum (JPU) ternyata menuntut 6 terdakwa joki CPNS kejaksaan dengan hukuman berbeda-beda.-foto leo dampiari -

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memegang perkara Joki CPNS berkali-kali belum siap mengajukan tuntutan.

Pada pekan lalu (19/9), JPU menunda sidang tuntutan Joki CPNS karena mengaku belum siap. Kamis (26/9) JPU kembali menunda siding tuntutan tersebut dengan alasan masih dalam proses penyelesaian berkas.

Ya, sidang perkara joki CPNS Kejaksaan yang diagendakan pembacaan tuntutan pada kemarin (26/9), ternyata agenda pembacaan tuntutan tersebut ditunda. Sebab, JPU mengaku belum merampungkan berkas tersebut.

”Kami belum merampungkan berkas dan meminta sidang ditunda pada selasa 1 oktober 2024,” ungkap JPU Maramita.

Sidang perkara kasus joki CPNS kejaksaan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Kamis (19/9) sore. Namun, agenda pembacaan tuntutan harus ditunda karena jaksa penuntut umum belum siap.

PN Tanjungkarang menggelar sidang dengan enam terdakwa, yaitu Indra Gunawan, Muhammad Reza Akbar, Kamilian Yussi Permata, Amantri Subarkah, Ratna Devinta Salsabila, dan Cyril Zabrina Putri Arzano.

Jaksa Kandra Buana yang memimpin penuntutan meminta kepada majelis hakim untuk memberikan waktu satu minggu agar berkas tuntutan dapat diselesaikan.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menggelar sidang lanjutan perkara kasus joki CPNS Kejaksaan, Rabu (11/9).

Pada persidangan tersebut, terungkap bahawa, otak pelaku, yakni terdakwa Indra Gunawan sudah dua kali masuk jeruji dengan kasus serupa. Ia kembali nekat menjalani aksinya karena terlilit hutang senilai Rp 7 miliar.

Ya, Pengadilan Negeri Tanjungkarang menggelar sidang kasus joki CPNS Kejaksaan dengan enam orang terdakwa, yakni Indra Gunawan, Muhammad Reza Akbar, Kamilian Yussi Permata, Amantri Subarkah, Ratna Devinta Salsabila, serta Cyrilia Zabrina Putri Arzano.

Sidang agenda kali ini, terdakwa Indra Gunawan menjadi saksi. Dimana pada persidangan, terungkap bahwa saksi Indra sudah dua kali masuk penjara dengan kasus serupa yakni dengan hukuman pertama satu tahun dan kasus yang kedua dihukum satu tahun.

Anggota majelis hakim, Samsumar Hidayat menanyakan kepada Indra Gunawan alasan menjalani perjokian CPNS walaupun sudah 2 kali masuk penjara dengan kasus yang sama.

”Kenapa sudah dua kali masuk penjara masih mau menjalani perjokian?,” tanya Samsumar

Bapak tiga anak itu menjawab karena terdesak kebutuhan ekonomi dan terlilit hutang dengan total senilai Rp7 Miliar.

”Hutang itu hutang untuk usaha. Saya masih mengangsur ke bank,” katanya.

enam terdakwa joki cpns dituntut berbeda                            ada yang hanya dituntut 1 tahun
bandarlampung – sempat mengalami dua kali penundaan, jaksa penuntut umum (jpu) ternyata menuntut 6 terdakwa joki cpns kejaksaan dengan hukuman berbeda-beda. bahkan ada yang hanya 1 tahun penjara. ini diketahui pada sidang lanjutan kasus tersebut di pengadilan negeri (pn) tanjungkarang, senin (1/10).
di mana untuk dua otak pelaku kasus joki cpns kejaksaan dituntut 4 tahun penjara. sedangkan, empat terdakwa lainnya dituntut 1,5 tahun hingga 1 tahun penjara.
baca juga:inflasi, kelompok pendidikan penyumbang terbesar 
jpu kandra buana mengatakan enam terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara. sehingga, dia meminta kepada ketua majelis hakim lingga setiawan serta hakim anggota samsumar hidayat dan fajri untuk menghukum para terdakwa.
hukuman tersebut yakni untuk terdakwa indra gunawan dan m. reza akbar yang merupakan residivis kasus serupa dituntut masing-masing 4 tahun penjara dan denda rp30 juta subsider 6 bulan.
sementara untuk amilian yussi permata dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda rp15 juta subsider 4 bulan kurungan. lalu amantri subarkah dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda rp15 juta subsider 4 bulan penjara.
’’ratna devinta salsabila dan cyrilia zabrina putri arzano dituntut 1 tahun penjara dengan denda rp10 juta subsider 2 bulan kurungan,” ungkap kandra.
dia menjelaskan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa karena sudah merusak kepercayaan masyarakat dalam penerimaan cpns. ’’kalau hal yang meringankan, mereka menyesali perbuatannya,” ucap kandra.
ditambahkan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) undang-undang ri nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu ri nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
’’mereka didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan manipulasi, serta penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik seolah-olah data yang autentik,” tegasnya.
para terdakwa memiliki peran berbeda-beda, mulai perekrutan joki, membuat identitas palsu, serta membuat kartu ujian palsu. dari enam tersangka, dua orang berstatus sebagai mahasiswa institut teknologi bandung (itb).
kasus ini terungkap saat terdakwa ratna devinta salsabila beraksi pada senin, 13 november 2023, di graha achava join, rajabasa, bandarlampung. namun, ia gagal karena aksinya diketahui lantaran tak lolos face recognition sesaat sebelum memasuki ruang tes.
akibat kejadian ini, kejaksaan ri merasa dirugikan dikarenakan tidak mendapatkan pegawai yang memenuhi standar dan pendaftar juga merasa dirugikan dengan adanya kecurangan ini serta mengganggu proses seleksi penerimaan cpns di kejaksaan ri. juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi penerimaan cpns di kejaksaan ri.
diberitakan sebelumnya, jaksa penuntut umum (jpu) yang memegang perkara joki cpns berkali-kali belum siap mengajukan tuntutan.
pada pekan lalu (19/9), jpu menunda sidang tuntutan joki cpns karena mengaku belum siap. kamis (26/9) jpu kembali menunda siding tuntutan tersebut dengan alasan masih dalam proses penyelesaian berkas.
ya, sidang perkara joki cpns kejaksaan yang diagendakan pembacaan tuntutan pada kemarin (26/9), ternyata agenda pembacaan tuntutan tersebut ditunda. sebab, jpu mengaku belum merampungkan berkas tersebut.
”kami belum merampungkan berkas dan meminta sidang ditunda pada selasa 1 oktober 2024,” ungkap jpu maramita.
sidang perkara kasus joki cpns kejaksaan kembali digelar di pengadilan negeri (pn) tanjungkarang, kamis (19/9) sore. namun, agenda pembacaan tuntutan harus ditunda karena jaksa penuntut umum belum siap.
pn tanjungkarang menggelar sidang dengan enam terdakwa, yaitu indra gunawan, muhammad reza akbar, kamilian yussi permata, amantri subarkah, ratna devinta salsabila, dan cyril zabrina putri arzano.
jaksa kandra buana yang memimpin penuntutan meminta kepada majelis hakim untuk memberikan waktu satu minggu agar berkas tuntutan dapat diselesaikan.
sebelumnya, pengadilan negeri tanjungkarang, menggelar sidang lanjutan perkara kasus joki cpns kejaksaan, rabu (11/9).
pada persidangan tersebut, terungkap bahawa, otak pelaku, yakni terdakwa indra gunawan sudah dua kali masuk jeruji dengan kasus serupa. ia kembali nekat menjalani aksinya karena terlilit hutang senilai rp 7 miliar.
ya, pengadilan negeri tanjungkarang menggelar sidang kasus joki cpns kejaksaan dengan enam orang terdakwa, yakni indra gunawan, muhammad reza akbar, kamilian yussi permata, amantri subarkah, ratna devinta salsabila, serta cyrilia zabrina putri arzano.
sidang agenda kali ini, terdakwa indra gunawan menjadi saksi. dimana pada persidangan, terungkap bahwa saksi indra sudah dua kali masuk penjara dengan kasus serupa yakni dengan hukuman pertama satu tahun dan kasus yang kedua dihukum satu tahun.
anggota majelis hakim, samsumar hidayat menanyakan kepada indra gunawan alasan menjalani perjokian cpns walaupun sudah 2 kali masuk penjara dengan kasus yang sama.
”kenapa sudah dua kali masuk penjara masih mau menjalani perjokian?,” tanya samsumar
bapak tiga anak itu menjawab karena terdesak kebutuhan ekonomi dan terlilit hutang dengan total senilai rp7 miliar.
”hutang itu hutang untuk usaha. saya masih mengangsur ke bank,” katanya.
dalam sidang perdana yang dipimpin oleh ketua majelis hakim lingga setiawan tersebut, jaksa mendakwa para terdakwa dengan pasal 35 juncto pasal 51 ayat 1 undang-undang ri nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 dan pasal 94 juncto pasal 77 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
salah satu penasihat hukum dari terdakwa mario andriyansyah mengatakan, bahwa pihaknya tak mengajukan eksepsi atas dakwaan dari jaksa penuntut umum. meski begitu dia akan mempelajari terlebih dahulu dakwaan untuk selanjutnya melakukan langkah-langkah upaya hukum kepada kliennya. (leo/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 2 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan