Pembangunan Gerbang RS Ryacudu Lampung Utara Dikritik Warga

KOTABUMI - Proyek pembangunan gerbang RSUD Ryacudu Kotabumi, Lampung Utara, yang dibiayai melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) salah satu bank di kabupaten setempat, menuai kritik dari elemen mahasiswa dan masyarakat. 

Mereka menilai proyek ini tidak memberikan manfaat signifikan bagi peningkatan layanan kesehatan yang lebih mendesak.

Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kotabumi menyampaikan bahwa dana CSR seharusnya digunakan untuk pengadaan alat kesehatan atau peningkatan fasilitas pelayanan. 

"Pembangunan pagar tidak akan menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi oleh pasien dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik," ujar Ketua HMI cabang Kotabumi, M. Yosep Alipio.

Sejalan dengan itu, warga setempat, Iwan, juga menyatakan kekecewaannya terhadap penggunaan dana CSR yang kurang tepat sasaran.

BACA JUGA: Jalin Sinergi dan Kolaborasi, Kapolres Tubaba Silaturahmi dengan Insan Pers

 "Masalah kesehatan dan pelayanan medis seharusnya menjadi fokus utama," ujarnya. Iwan mengapresiasi kontribusi CSR, namun berharap dana tersebut dialokasikan untuk peningkatansarana dan prasarana pelayanan rumah sakit.

Direktur RSUD Ryacudu, dr. Aida Subandi, mengakui bahwa pembangunan gerbang tersebut bersumber dari dana CSR, yang diajukan melalui proposal ke Bappeda. 

"CSR sekarang sudah satu pintu, ke Bappeda (Badan Peencanaan dan Pembangunan Daerah) semuanya," jelas Aida.

Pembangunan ini menyoroti kebutuhan prioritas yang belum terpenuhi di RSUD Ryacudu, terutama terkait peningkatan kualitas layanan kesehatan dan fasilitas penunjang lainnya. 

Sebelumnya, Anggota DPRD Lampung Utara (Lampura), Nurdin Habim, meminta Pj Bupati Lampura, Aswarodi, untuk segera memperbaiki layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ryacudu Kotabumi.

BACA JUGA:Motor Kalian Hilang? Cek di Mapolres Pringsewu!

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023.

Nurdin, yang merupakan anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra, juga meminta Pj Bupati Lampura untuk segera menghentikan aktivitas pabrik tapioka.