Persaingan Bisnis di Sektor Infrastruktur Semakin Ketat

JAKARTA - Peneliti Senior Indef, Tauhid Ahmad mengatakan penurunan anggaran infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 berpotensi pengaruhi kinerja swasta.

Khususnya berdampak terhadap proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia.

“Sementara untuk menengah-kecil, saya kira dengan jenis infrastruktur nanti yang dipilih tadi tetap menggunakan skala prioritas itu nampaknya relatif kecil, hanya yang besar-besar mungkin saja yang agak sedikit terganggu,” beber Tauhid, Senin (2/9).

Pasalnya, kata Tauhid, proyek infrastruktur besar kerap kali menggunakan dana penjaminan dari pemerintah. 

BACA JUGA:Tarik Investasi Rp 862,8 Miliar di ITIF

Namun jika untuk sekelas UMKM yang hanya bermitra dengan pemerintah daerah (Pemda) punya skema penjaminan yang masih sama dengan sebelumnya, sementara efeknya terhadap ekonomi cenderung pun bersifat jangka pendek.

“Mungkin ke depan di 2026 dan tahun-tahun berikutnya saya yakin infrastruktur masih tetap dipertimbangkan dan menjadi prioritas,” tuturnya.

Tauhid menjelaskan, pergeseran prioritas dalam RAPBN 2025 juga digadang-gadang akan mengubah peta persaingan dalam bisnis infrastruktur Indonesia. 

Lantaran sisi permintaan (demand) mengalami pengurangan, alhasil garapan akan semakin sedikit dan membuat perusahaan yang bermain di bisnis tersebut kian kompetitif.

BACA JUGA:Kasatreskrim dan Kapolsek TbT Diminta Selesaikan Perkara

“Perusahaan akan berlomba-lomba menampilkan keunggulan-keunggulannya baik dari sisi performance-nya, kinerja keuangan dan karakteristik infrastruktur yang dibangun maupun dari sisi lainnya,” jelasnya.

Tak hanya persaingan antara perusahaan infrastruktur dalam negeri, tetapi perusahaan global berpotensi ikut ambil andil. Oleh sebab itu, peta persaingan di bisnis sektor konstruksi bakal semakin ketat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mematok anggaran infrastruktur di dalam RAPBN 2025 senilai Rp 400,3 triliun atau lebih rendah dibandingkan dengan alokasi tahun lalu yang senilai Rp 422,7 triliun.

Anggaran itu akan digunakan untuk berbagai infrastruktur, seperti infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur pangan, infrastruktur energi, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).(Investor.id/pip)