Sorotan Belanja Negara Tak Bisa Cair Awal Tahun

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad soroti belanja negara yang tidak bisa cair di awal tahun.

Akibatnya kinerja belanja pemerintah kerap kali tidak berjalan optimal lantaran pencairan anggaran belanja belum bisa dilakukan sejak awal tahun. 

Kamrussamad menilai, idealnya kinerja belanja bisa dilakukan sejak kuartal pertama.

"Masih banyak sekali belanja kita itu baru mulai gerak pada akhir kuartal kedua, bahkan ada di kuartal ketiga, sehingga spending better sebagian besar masih menjadi slogan,” ucap Kamrussamad dalam acara Jakarta Globe Presents Economic Perspective 2025 dengan tema “Ekonomi 2025 Titik Tumpu Indonesia Emas” sekaligus relaunching Jakarta Globe, media berbahasa Inggris dari B-Universe Media Holdings, di Hotel Mulia Jakarta, Senin (26/8).

Menurut dia, saat realisasi belanja masih menumpuk pada akhir tahun, maka dampak belanja negara tidak akan berperan maksimal ke pertumbuhan ekonomi. Padahal, penyerapan anggaran belanja di daerah berperan optimal pada pertumbuhan ekonomi.

“Dia berbasis pelaksanaan serapan anggaran, tetapi bukan berbasis pada target KPI (key performance indicator) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Hal ini menjadi problem kita,” ucapnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara sampai akhir Juli 2024 mencapai Rp 1.638,80 triliun atau 49,3 persen dari target atau tumbuh 12,15 persen (year on year/yoy). 

Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.170,85 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 467,96 triliun.

Khusus untuk realisasi transfer ke daerah naik Rp 27,06 triliun atau tumbuh 6,14 persen (yoy).

Realisasi transfer ke daerah terutama ditopang dana alokasi umum (DAU) mencapai Rp 264,22 triliun, lebih tinggi Rp 37,65 triliun atau tumbuh 16,62 persen (yoy). 

Kamrussamad mengatakan dana desa harus berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya untuk belanja terkait kesejahteraan masyarakat.

“Jadi harapan kita bukan hanya pemantik pertumbuhan ekonomi baru di desa-desa, tetapi bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kalau itu terjadi, maka pendapatan asli daerah di kabupaten dan kota akan tumbuh," ungkapnya.(Beritasatu/pip)