Harus Beri Dampak Maksimal Kepada Masyarakat

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dapat memberi dampak maksimal kemasyarakat.

Kata Telisa, APBN 2025 ini menjadi APBN di masa transisi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintahan lama Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan baru Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam perumusannya.

Sehingga, menurut Telisa, di dalam rancangan APBN itu 2025 itu sudah dielaborasi masukkan-masukan dari pemerintah baru agar program-program baru bisa secara bertahap dijalankan. 

"Memang tidak 100 persen semua program pemerintah baru bisa masuk, tetapi itu sudah diakomodasi jadi dengan kerangka APBN yang ada pokok-pokok fiskal yang ada,” ujar Telisa.

BACA JUGA:Indonesia Pantau Trump dan Harris

Lanjut Telisa, APBN di masa transisi ini harus disiapkan untuk adaptif dan fleksibel, menyesuaikan kondisi dan dinamika tahun 2025 dan program-program pemerintah baru.

“Nah APBN 2025 itu disiapkan untuk adaptif artinya menyesuaikan nanti kondisi dinamika 2025 yang lebih dinamis dan program-program pemerintah baru makanya disebut sebagai adaptif dan fleksibel,” tuturnya

Sementara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan penyusunan RAPBN 2025 dilakukan dengan mengakomodasi program presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Apalagi pemerintahan berikutnya akan melanjutkan program pembangunan yang sudah berjalan saat ini.

BACA JUGA:Dugaan Sementara Korsleting jadi Penyebab Kebakaran Empat Kios di Dekat RS Urip Sumoharjo

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan seluruh visi, misi, dan program Prabowo-Gibran sudah dimasukkan sehingga menjadi satu rangkaian dalam RAPBN 2025.

“APBN 2025 kami desain memasukkan visi, misi, dan program pemerintahan yang akan datang. Ini bentuk keberlanjutan dan karena itu message keberlanjutan menjadi kuat," ujar Suahasil.

Sekarang, menurutnya pihaknya sedang dalam proses pembicaraan dengan DPR untuk mendiskusikan RAPBN 2025.

Suahasil mengatakan dalam menyusun APBN transisi dibutuhkan pemahaman yang sama soal kualitas belanja yang lebih baik.