Dugaan Pengondisian Lelang Tender Gedung Nuklir RSUDAM, PPK Lempar Bola ke Pokja

Reporter: Muhammad Zainal Arifin |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 26 Aug 2024 - 20:34

dugaan pengondisian lelang tender gedung nuklir rsudam, ppk lempar bola ke pokja                            radar lampung, bandarlampung – terkait dugaan pengondisian dalam lelang tender gedung nuklir di rsud abdul moeloek (rsudam), pejabat pembuat komitmen (ppk) sabariah menyatakan bahwa hal tersebut di luar kewenangannya.
dalam wawancara pada senin (26/8), sabariah menegaskan bahwa isu pengondisian lelang bukan merupakan tanggung jawab ppk. menurut sabariah, tugas ppk sebatas mengusulkan lelang tender kepada biro pengadaan barang dan jasa (bpbj). ’’itu bukan ranah saya. kami sebagai ppk hanya mengusulkan,” ujarnya.
sabariah juga mengarahkan agar pertanyaan mengenai isu tersebut langsung ditujukan kepada pokja (kelompok kerja). ia berpendapat bahwa pokja mungkin lebih memahami alasan sulitnya akses ke laman lelang.
saat ditanya mengenai dugaan kongkalikong yang beredar, sabariah membantah. ditegaskan bahwa dirinya menjalankan tugas secara profesional sesuai prosedur yang berlaku. ’’tidak ada. kalau saya insya allah tidak ada,” tegasnya.
baca juga: kecanduan judi online, residivis di bandar lampung berulah lagi
sabariah menambahkan bahwa ia tidak memiliki kuasa atas laman dan jaringan terkait pelelangan tender, serta mengaku kurang paham mengenai aspek jaringan tersebut. lelang tender pengerjaan gedung nuklir di rumah sakit umum daerah abdul moeloek (rsudam) diduga sarat pengondisian.
indikasi itu tampak dari persentase jumlah perusahaan yang mendaftar dengan perusahaan yang lolos. dari 30 perusahaan yang melakukan registrasi, hanya dua nama perusahaan yang berhasil. dua perusahaan itu masing-masing cv bersama jaya dan cv putra parma.
kondisi ini memicu kekecewaan dari sejumlah peserta lelang. sumber radar lampung mengungkapkan, indikasi kecurangan terlihat ketika proses resgistrasi berjalan. awalnya, registrasi bisa dilakukan semua perusahaan peserta dengan normal. ’’enggak ada kendala apa-apa, lancar dan normal,” katanya.
baca juga: megawati apresiasi putusan mk soal syarat pencalonan pilkada 2024
namun, kata dia, beberapa waktu kemudian, pada laman lpse ada pengumuman lelang tender dinyatakan gagal. ’’alasannya sih karena enggak ada yang memenuhi syarat. jadi lelang berikutnya semua perusahaan melakukan registrasi ulang,” jelasnya.
batas pendaftaran terakhir lelang tender ulang itu pada kamis (22/8) pukul 12.00 wib. sayangnya, sebagian besar perusahaan termasuk perusahaannya mengalami banyak kendala saat melakukan upload data kelengkapan.’’waktu kita mau lengkapi data upload penawaran malah enggak bisa login,” sesalnya.
ia mengaku kendala yang dialami pihaknya di antaranya kesalahan password dan kesalahan nomor npwp. padahal, pihaknya belum dan tidak pernah melakukan penggantian password login. ’’kita menduga ada pihak-pihak tertentu yang menghalangi persaingan,” cetusnya.
baca juga:pembacok kakak ipar diringkus polres waykanan, sempat bersembunyi di sumatera selatan 
sebagai bentuk kekecewaan, pihaknya melayangkan surat kepada lpse provinsi lampung. pada surat itu dinyatakan, pihaknya menduga adanya rekayasa pengondisian, praktik kkn, dan peretasan untuk menghalangi login ke laman lpse.
’’saat itu kita sudah coba ganti password supaya bisa masuk, nyatanya ya masih enggak bisa juga,” jelasnya.untuk mengecek kebenaran pengakuan ini, radar lampung berupaya meminta penjelasan dari perusahaan lain. ternyata kondisi ini juga dialami oleh perusahaan lain. 
perusahaan bersangkutan juga melayangkan surat kepada lkpp serta biro pengadaan barang dan jasa provinsi lampung.dalam surat yang didapat radar lampung, diterangkan kronologisnya. di mana, pihaknya sempat login dan berhasil masuk sehari sebelumnya yakni pada rabu (21/8) sekitar pukul 14.00 wib.
namun keesokan harinya, sekitar pukul 09.00 wib, perusahaan itu tidak bisa lagi login untuk meng-upload penawaran ke laman lpse.’’kami mencoba melakukan prosedur ganti password agar bisa masuk, tetapi kembali dinyatakan tidak valid,” jelas surat tersebut.
baca juga:gelombang iii, empat paslon kada di lampung dapat rekom pdip 
yang membuat perusahaan tersebut makin kecewa, sekitar 30 menit setelah jadwal lelang ditutup, pihaknya berhasil masuk laman tersebut.hal ini makin menguatkan dugaan-dugaan kecurangan tersebut. pihak perusahaan mengaku dirugikan. pasalnya mereka gagal lolos karena kegagalan sistem, bukan karena kesalahan dari pihak perusahaan.
’’dibuat rugi tenaga, waktu, biaya, dan pikiran agar dapat mengikuti proses lelang tender,” tulis surat itu.sehingga, perusahaan meminta dilakukan audit forensik agar dapat diketahui dengan jelas penyebab kegagalan login tersebut.
sementara itu, slamet riadi selaku kepala biro pengadaan barang dan jasa provinsi lampung saat dikonfirmasi melempar tanggung jawab ke lkpp. menurut slamet, sistem jaringan bukan merupakan kewenangannya, melainkan lkpp. ’’kalau sistem dan jaringan itu terpusat ke lkpp,” katanya.
slamet beralasan, peserta lelang yang gagal login terlambat datang ke kantornya untuk bantuan login. “mereka itu terlambat datang, supaya bisa kita bantu login,” ujarnya.saat itu, kata dia, ada 3 peserta yang datang ke lpse untuk dibantu melakukan reset password. yakni cv putra parma, cv duta bangun karya dan cv bina cipta.cv putra parma datang pada pukul 10.54 wib kemudian dibantu reset password dan berhasil melakukan upload penawaran.sementara dua perusahaan lain gagal karena waktu yang mepet sementara jadwal lelang telah ditutup. cv duta bangun karya datang pukul 11.40 wib dan cv bina cipta datang pukul 11.45 wib.
“kita tetap lakukan bantuan, tapi kan waktunya memang mepet dan nggak sempat,” jelasnya.
slamet menegaskan, pihaknya tidak dapat diintervensi untuk melakukan perpanjangan waktu. lantaran ada pihak tertentu yang meminta dilakukan kelonggaran waktu terkait jadwal lelang tender. “ya saya nggak bisa lah diintervensi gitu. saya tolak,” tegasnya.
meski begitu, slamet mengaku tidak tahu saat ditanya kendala yang ditemui oleh peserta lelang yang gagal login ke akun. slamet kembali melempar kewenangan itu ke lkpp yang berwenang terhadap sistem jaringan. ’’ya lapornya ke lkpp, bukan ke sini,” tutupnya. 
sayang hingga berita ini diturunkan, radar lampung belum berhasil mengonfirmasi masalah ini ke pihak lkpp. (rif/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 27 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan