Pakar : Tak Mungkin Jokowi Ambil Alih PDIP

RADAR LAMPUNG, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengungkap adanya pihak yang berencana mengambil alih kendali partainya.

Hal ini mendorong Megawati untuk mempertimbangkan kembali pencalonannya sebagai Ketua Umum.

Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Efriza, menilai bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Megawati bertujuan untuk memperkuat soliditas internal PDIP.

Menurutnya, Megawati perlu merespons berbagai pertanyaan dan memastikan ketegasan di dalam partainya.

BACA JUGA:Surya Paloh: Anies Belum Waktunya Maju di Pilkada Jakarta

Namun, langkah Megawati untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum justru menunjukkan kecenderungan untuk tidak melakukan regenerasi kepemimpinan di PDIP.

"Megawati hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi simbol persatuan partai, tetapi sayangnya kesempatan untuk menghadirkan pemimpin baru di PDIP tidak dimanfaatkan," ujar Efriza kepada wartawan.

Pernyataan Megawati juga dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, menurut Efriza, upaya Jokowi untuk mengambil alih PDIP sangat sulit, mengingat banyak kader PDIP yang kecewa dengan langkah politik Jokowi.

"Jokowi tampaknya sulit untuk mengambil alih PDIP karena dia sudah menjadi tokoh yang dianggap bertentangan dengan banyak kader PDIP, terutama karena fokusnya pada pencalonan Gibran untuk melanjutkan pembangunan," kata Efriza.

BACA JUGA: Waspada Penipu Online!

Efriza juga menilai bahwa pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, tentang keinginan Jokowi mengambil alih PDIP hanya merupakan bagian dari komunikasi politik dan tidak mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya.

"Hasto tampaknya ingin menegaskan bahwa PDIP akan tetap berada di oposisi terhadap pemerintahan Jokowi dan Prabowo di masa mendatang," tambahnya.

Di sisi lain, komentar dari Puan Maharani menarik perhatian karena menunjukkan upaya untuk menjaga adab berdemokrasi. Menurut Efriza, Puan lebih menekankan pentingnya saling menghormati dan menghindari penyebaran informasi yang belum tentu benar.