Tren Kerawanan Pilkada Lebih Tinggi Ketimbang Pileg dan Pilpres

tren kerawanan pilkada lebih tinggi ketimbang pileg dan pilpres jakarta – kerawanan di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar 27 november 2024 ini bakal lebih tinggi ketimbang yang terjadi pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden (pileg-pilpres) pada 14 februari 2024 silam.  hal itu diungkapkan ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) ri rahmat bagja saat rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2024 wilayah bali dan nusa tenggara di badung, selasa (30/7). “lebih rawan, tren di pilkada lebih rawan, sebab hampir semua tempat kerusuhan itu di pilkada, di pemilu ada satu atau dua kasus tapi di pilkada banyak,” kata dia  menurut dia kondisi ini terjadi karena pemilih dan peserta atau calon kepala daerah memiliki kedekatan yang lebih, bahkan diwarnai unsur kekeluargaan dalam kompetisi. tingkat kerawanan dalam setiap pemilihan kemudian dipetakan oleh bawaslu ri ke dalam indeks kerawanan pemilu (ikp) yang dibagi dalam empat dimensi, dimana menurut bagja yang akan meningkat adalah dimensi kontestasi dan sosial politik. “empat dimensi yang kami petakan konteks sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi, dan partisipasi, dimana dimensi kontestasi pasti terjadi permasalahan, pasti konteks sosial politik juga meningkat saat pilkada,” ujarnya. oleh karena itu menurutnya hal penting seperti anggaran harus tersedia saat tahapan pencalonan, sebab situasi rawan mulai muncul saat itu. “sudah diingatkan saat pencalonan kenapa harus anggaran itu ada karena saat itu ada pengerahan massa, teman-teman yang mengawas harus ada anggarannya,” kata dia. di wilayah rapat koordinasi sendiri yaitu bali, nusa tenggara barat, dan nusa tenggara timur, bawaslu ri mencatat status kerawanan saat pemilu 2024 rawan sedang. bagja menyebut di bali masih terdapat beberapa wilayah yang rawan meski tak lebih banyak dari ntt dan ntb, namun itu data pemilu 2024, sementara di pilkada serentak 2024 ia meyakini harus lebih diwaspadai. “tidak mungkin tidak ada kejadian karena kabupaten/kota yang paling kita harus waspadai, bukan gubernur. pemilihan gubernur relatif aman,” ujarnya. menurutnya meski saat pemilu 2024 status bali, nusa tenggara barat, dan nusa tenggara timur rawan sedang, tidak menutup kemungkinan indeks kerawanan pilkada berubah. “biasanya belajar dari pilkada sebelumnya, ada kerusuhan pilkada sebelumnya pasti indeksnya tinggi. misalnya makassar pasti tinggi karena pernah ada kerusuhan pilkada sebelumnya, itu menjadi parameter, nanti supaya tidak terjadi harus mitigasinya seperti apa,” tutur rahmat bagja.  sebelumnya, indeks kerawanan pilkada kini tengah disusun. anggota badan pengawas pemilu (bawaslu) ri herwyn j.h. malonda mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penyusunan input data indeks kerawanan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. ’’indeks kerawanannya lagi diinput data,” kata herwyn di kantor bawaslu ri, jakarta, minggu (14/7). untuk itu, dia belum dapat menjawab daerah mana saja yang termasuk daerah rawan pada pilkada 2024. dikatakan pula bahwa indeks kerawanan pilkada 2024t akan segera disosialisasikan oleh bawaslu dalam waktu dekat. “mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan publish sama seperti pada pemilu kemarin,” ucapnya. indeks kerawanan itu, lanjut herwyn, akan menjadi bahan pertimbangan bagi bawaslu daerah dalam merumuskan strategi pengawasan yang tepat pada pelaksanaan pilkada 2024. “mudah-mudahan akan dikeluarkan mana yang titik rawan bawaslu yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan jajaran bawaslu daerah,” katanya. selain menyusun indeks kerawanan, pihaknya juga terus melakukan penguatan untuk mengatasi isu-isu yang selama ini kerap terjadi selama pelaksanaan pemilu. sebelumnya badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi lampung memasuki tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan tahun 2024, dengan metode pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pantarlih dari komisi pemilihan umum (kpu) yang dilaksanakan pada 24 juni hingga 24 juli 2024. guna mengawasi tahapan tersebut, bawaslu provinsi lampung membuka posko aduan masyarakat terkait pengawalan hak pilih yang diluncurkan secara resmi oleh bawaslu republik indonesia pada rabu, 26 juni 2024, pukul 11:00 wit, yang dipusatkan di kota gorontalo serta disiarkan secara langsung melalui instagram dan youtube bawaslu ri. dalam rangka memaksimalkan kerja pengawasan dan memastikan tahapan pencoklitan berjalan sesuai prosedur sehingga daftar pemilih akurat dan hak pilih terjamin, bawaslu provinsi lampung membuka 2.899 posko aduan bagi masyarakat yang tersebar di seluruh provinsi lampung. sebanyak 16 posko aduan terletak di kantor bawaslu provinsi lampung dan kantor bawaslu kabupaten/kota, 229 posko di kecamatan yang terpusat di sekretariat panwaslu kecamatan, serta 2.654 posko di tingkat kelurahan/desa yang terletak di rumah panwaslu kelurahan/desa. pada tahapan ini, bawaslu provinsi lampung telah melakukan mitigasi terkait kerawanan prosedur coklit, antara lain:pantarlih tidak mendatangi pemilih secara langsung; pantarlih melakukan coklit menggunakan teknologi terlebih dahulu; pantarlih tidak melaksanakan coklit tepat waktu. kemudian pantarlih tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat; pantarlih mencoret pemilih yang memenuhi syarat; pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan saat coklit, dan pantarlih tidak menempelkan stiker coklit untuk setiap kepala keluarga setelah melakukan coklit, pantarlih tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat atau saran perbaikan pengawas pemilu. selain itu, kerawanan akurasi data pemilih pada tahapan coklit meliputi: pemilih yang sulit didatangi secara langsung, seperti perantau, penghuni apartemen, pemilih di wilayah rawan, pemilih yang bekerja di kota/kabupaten tetapi tinggal di kota/kabupaten lain, dan pemilih dalam zona tapal batas wilayah. pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih; pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam daftar pemilih; pemilih yang pindah domisili tetapi belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan; dan pemilih dengan permasalahan administrasi kependudukan. pemilih yang datanya tidak sesuai antara form a daftar pemilih dengan ktp-el, kartu keluarga, atau identitas kependudukan digital (ikd) di tps bersangkutan; pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam kolom ragam disabilitas; pemilih yang beralih status tni/polri dari/ke masyarakat sipil; pemilih yang menghuni rumah tahanan (rutan) atau lembaga pemasyarakatan; dan warga negara asing (wna) yang tercantum dalam daftar pemilih. diketahui, di tingkat kelurahan/desa, jajaran pengawas pemilu hanya terdiri dari satu orang, sedangkan di kelurahan/desa tersebut terdapat banyak tps. oleh karena itu, bawaslu provinsi lampung mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian prosedur atau dugaan pelanggaran lainnya ke jajaran bawaslu terdekat, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun kelurahan/desa. (ant/bwl/c1/abd) 

Tag

• # bawalsu
• # pileg
• # kerawanan
• # pilkada
• # 2024

Share

• 
• 
• 
• 
•