PKS Minta Dilibatkan dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Dasco: Sudah Disampaikan ke Prabowo

JAKARTA - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kelakar Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang meminta agar partainya dilibatkan dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Dasco, permintaan tersebut sudah disampaikan langsung kepada Prabowo.

“Saya sudah menyampaikan kepada Pak Prabowo bahwa PKS meminta untuk diajak bergabung,” ujar Dasco di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Dasco menjelaskan bahwa Prabowo merespons kelakar Syaikhu dengan senyuman. “Sambutan Pak Prabowo hanya senyum-senyum,” katanya.

Kelakar Syaikhu tersebut disampaikan saat perayaan Harlah ke-26 PKB di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7) lalu. Syaikhu menyindir bahwa tidak hanya NasDem dan PKB yang harus diajak bergabung.

Syaikhu mengutip pernyataan Dasco yang hadir dalam acara tersebut tentang pentingnya kolaborasi di antara elemen bangsa. “Saya diajari oleh para kiai dan tadi Pak Dasco juga mengatakan bahwa memang perlu ada kolaborasi antar elemen bangsa. Membangun negeri ini tidak mungkin dilakukan sendiri, apalagi oleh satu partai saja,” ujar Syaikhu.

Syaikhu berharap PKS juga diajak bergabung dalam kabinet mendatang, sambil bercanda tentang tempat duduknya yang jauh karena tidak diajak. “Saya kira untuk Pak Dasco dan Gerindra, ajaklah PKS. Jangan hanya NasDem dan PKB yang diajak, PKS ditinggalkan sendirian. Makanya Bang Surya (Ketum NasDem) dan Gus Amin (Ketum PKB) menempatkan saya jauh,” ucapnya.

Sementara itu, PKS mempertanyakan apakah partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengizinkan PAN mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta. Partai Demokrat (PD) yang juga tergabung dalam KIM menilai bahwa setiap partai memiliki hak untuk menentukan sikap dan keputusan sendiri.

“Pernyataan PAN yang bersedia mendukung pencalonan Anies Baswedan dengan syarat menggandeng Zita Anjani sebagai cawagub adalah sikap politik PAN, bukan representasi KIM,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Minggu (28/7/2024).

Kamhar menegaskan bahwa meskipun PAN merupakan bagian dari KIM, mereka memiliki kedaulatan untuk menentukan sikap politiknya. “Kami menghormati itu. Wajar saja jika setiap partai berusaha memperjuangkan kader utamanya,” tambahnya.

Untuk Pilgub Jakarta, Kamhar menilai sikap dalam KIM masih dinamis dan belum ada keputusan final mengenai calon yang diusung. “Seluruh partai dalam KIM berkomitmen untuk selaras antara koalisi pilpres dan pilkada, namun masing-masing partai juga realistis bahwa konfigurasi politik pilpres dan pilkada berbeda,” jelas Kamhar.

Kamhar menyatakan bahwa Demokrat berusaha sejalan dengan KIM untuk Pilgub Jakarta dengan sejumlah nama potensial. “Di KIM masih dinamis, selain nama Kang Emil, ada juga Mas Kaesang. Bahkan mungkin ada nama baru yang muncul di menit terakhir. Kami terus mencermati dinamika yang berkembang,” imbuhnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), merespons pernyataan Waketum PAN, Yandri Susanto, yang menyebut PAN berpeluang mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta dengan syarat Zita Anjani sebagai cawagub. HNW mempertanyakan apakah KIM mengizinkan PAN mengusung Anies.

“Coba tanyakan ke KIM apakah mereka mengizinkan PAN mencalonkan Pak Anies? Dan tanyakan juga ke Pak Anies apakah beliau mau berpasangan dengan Zita Anjani?” kata HNW kepada wartawan, Minggu (28/7). (dtc/c1/abd)