Menjelang Pilkada, Dewan Pers Ingatkan Pentingnya Netralitas Media

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 25 Jul 2024 - 21:57

NETRALITAS MEDIA: Menjelang Pilkada 2024, Dewan Pers menyerukan pentingnya netralitas media untuk menjaga kepercayaan publik.-FOTO AGUNG BUDIARTO/RADAR LAMPUNG -

“Berita juga menjadi lebih utuh karena tidak hanya sekadar narasi belaka. Misalnya, pernyataan mengenai kenaikan konsumsi atau manfaat. Dan jurnalisme data ini juga bisa menekan informasi hoax,” kata dia.

Saat itu, dia mencontohkan salahsatu pemberitaan nasional tentang APBD di DKI Jakarta. Di mana, pemberitaan itu Anies Baswedan menuding Pj. Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono pelit dalam pengelolaan APBD untuk kepentingan masyarakat banyak.

Namun, dijelaskan di berita tersebut tidak hanya talking news atau hasil wawancara dari Anies Baswedan saja. Akan tetapi menyuguhkan data perencanaan berbagai poin-poin di APBD yang porsi anggarannya menurun.

“Nah dengan mekanisme jurnalisme data ini, menyguhkan data yang valid, akhirnya berita itu tidak bisa dibantah. Karena memang tudingan Anies itu juga berbanding lurus dengan data di APBD,” ujarnya. (abd)

menjelang pilkada, dewan pers ingatkan pentingnya netralitas media                            bandarlampung -  dewan pers meminta wartawan dan media untuk tetap netral menjelang pilkada serantak 2024. 
hal itu dtegaskan oleh wakil ketua dewan pers m. agung dharmajaya saat membuka workshop peliputan pemilu dan pilkada 2024 di grand mercure hotel, bandarlampung, kamis (25/7). 
dalam kesempatan itu, agung menjelaskan, penting bagi perusahaan media dan wartawan untuk menjunjung tinggi netralitas lantaran bisnis media merupakan bisnis kepercayaan. 
karena itu, sambungnya, merupakan hal penting bagi media dalam menjaga narasi dan keseimbangan pemberitaan, khususnya terkait calon kepala daerah. 
kata dia, imbauan ini diungkapkan lantaran tidak bisa dipungkiri banyak perusahaan media yang cenderung berpihak pada paslon tertentu. 
“kami juga mengingatkan pentingnya cuti bagi wartawanm yang terjun aktif dalam kontestasi pilkada. cuti ya. tapi kalau saya pribadi ya menyarankan untuk berhenti saja. agar media mereka tidak dianggap berpihak. ini penting untuk menjaga kode etik,” ujarnya. 
ketua komisi kemitraan dan infrastruktur organisasi dewan pers asep setiawan mengingatkan bahwa jangan sampai dalam momen menuju pilkada ini, media malah menjadi instrument politik dari pihak tertentu. 
“jika memang sudah peranah, tentu kami meminta ini jangan berulang. karena media memiliki fungsi informasi hingga kontrol sosial. kami mengkritik media jangan menjadi instrument politik,” tegasnya. 
kemudian, salahsatu nara sumber jamalul insan yang saat itu menjadi narasumber memberi masukan kepada wartawan agar lebih melakukan liputan dan membuat naskah berita berdasarkan asas data yang valid. 
dijelaskan dia, ada beberapa hal yang melatarbelakangi wartawan atau media harus mengedepankan jurnalisme data. 
diantaranya, akkses pada tools pengolahan analisa dan visualisasi kini semakin mudah digginakan. 
kemudian semakin besarnya keterbukaan data pemerintah dan lembaga publik lain,  serta kepercayaan pada media pers kian krusial akibat media sosial dan penyediaan data untuk memperkuat temuan proses jurnalistik semakin transparan. 
ada juga berbagai kelebihan, sambungnya jika membuat produk pemberitaan dengan mekanisme jurnallisme data. 
diantaranya, membantu memahami gambar besar, pola, kontreks, dan tren. menyediakan tafsir independent atas realitas. 
“berita juga menjadi lebih utuh karena tidak hanya sekadar narasi belaka. misalnya, pernyataan mengenai kenaikan konsumsi atau manfaat. dan jurnalisme data ini juga bisa menekan informasi hoax,” kata dia. 
saat itu, dia mencontohkan salahsatu pemberitaan nasional tentang apbd di dki jakarta. di mana, pemberitaan itu anies baswedan menuding pj. gubernur jakarta heru budi hartono pelit dalam pengelolaan apbd untuk kepentingan masyarakat banyak.
namun, dijelaskan di berita tersebut tidak hanya talking news atau hasil wawancara dari anies baswedan saja. akan tetapi menyuguhkan data perencanaan berbagai poin-poin di apbd yang porsi anggarannya menurun. 
“nah dengan mekanisme jurnalisme data ini, menyguhkan data yang valid, akhirnya berita itu tidak bisa dibantah. karena memang tudingan anies itu juga berbanding lurus dengan data di apbd,” ujarnya. (abd)