BANDARLAMPUNG – Dewasa ini, banyak lulusan perguruan tinggi yang bekerja tidak sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka pelajari di bangku perkuliahan. Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan perlunya penyusunan ulang kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Demikian diungkapkan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Prof. Wan Jamaluddin melalui Wakil Rektor I Prof. Dr. Hi. Alamsyah, M.Ag. saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Kurikulum Berbasis Outcome Based Education (OBE) yang dilaksanakan Pascasarjana setempat, Rabu 29 Mei 2024.
’’Kurikulum OBE ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan kurikulum ini diharapkan kita bisa menghasilkan lulusan UIN Raden Intan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Sehingga mereka dapat lebih berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” ujarnya saat membuka FGD yang berlangsung di Ruang Sidang Lt.2 Gedung Akademik Pascasarjana UIN RIL tersebut.
Sementara itu, Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si., mengatakan, pentingnya diskusi dengan melibatkan stakeholder untuk membangun kurikulum OBE.
“OBE menuntut kita bergerak, bekerja dengan basis hasil yang jelas dan terukur. Maka perlu kita diskusikan Bersama. Kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan terutama dari para stakeholder yang juga akan terlibat dalam proses penyusunan dan impelementasi hal-hal yang menjadi bagian dari OBE,” kata Direktur.
BACA JUGA:2024, Angka Prevalensi Stunting Lampung Ditargetkan 14 Persen
Dengan adanya FGD ini, pihaknya berharap, kurikulum OBE pascasarjana UIN RIL dapat segera diimplementasikan dan menghasilkan lulusan yang unggul dan sesuai dengan tuntutan zaman.
Diketahui, FGD ini melibatkan stakeholder, guru besar, dosen, dan alumni. Para peserta antusias mengikuti jalannya diskusi dan memberikan masukan yang konstruktif.
Pembukaan FGD turut dihadiri juga Wakil Rektor III, para Dekan dan Wakil Dekan I Fakultas, Ketua LPM dan LP2M, Kepala UPT dan Pusat, Dosen, MUI Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Hakim Utama Pengadilan Agama Tanjung Karang, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang, Kepala Kantor Kemenag Kota Bandar Lampung, Pimpinan Gontor 9 Darusalam Lampung, Kepala MAN 1 Bandar Lampung, dan Kepala MAN 2 Bandar Lampung. (rls/c1/fik)