Rasio PAD Cuma 6,97 Persen
LAMPUNG BARAT – Kabupaten Lampung Barat (Lambar) masih mengandalkan dana transfer sebagai sumber pendapatan utamanya. Hal ini tecermin dari rasio dana transfer terhadap total pendapatan yang mencapai 93,03 persen. Sementara, rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan hanya 6,97 persen.
Demikian diungkapkan penjabat (Pj.) Bupati Lambar Nukman saat penyampaian nota pengantar laporan pertanggungjawaban (LPj.) penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setempat tahun anggaran 2023 melalui sidang paripurna DPRD, Senin (13/5).
BACA JUGA: DPRD Mesuji Dukung Pembangunan Halte Sungai
Menurut Nukman, dalam mengelola keuangan daerah, diperlukan kebijakan dan perencanaan yang matang untuk memperoleh sumber pendanaan dan penggunaan dana yang telah diperoleh.
Pemkab Lambar, kata dia, terus berupaya menggali sumber-sumber PAD yang dimiliki, karena pihaknya masih menggantungkan sumber pendanaan APBD dari Pemerintah Pusat melalui dana perimbangan.
“Rasio Dana Transfer terhadap total pendapatan sebesar 93,03 persen. Sedangkan rasio PAD terhadap total pendapatan sebesar 6,97 persen,” ungkapnya.
BACA JUGA:Polisi Ungkap Kasus Curanmor di Dua TKP, Motor Korban pun Kembali
Dijelaskan, pada tahun anggaran 2023, realisasi pendapatan Pemkab Lambar sebesar Rp985,83 miliar, lebih rendah Rp3,08 miliar lebih dari target sebesar Rp988,91 miliar lebih. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi pendapatan sebesar Rp1,024 triliun lebih mengalami penurunan sebesar 3,75 persen.
“Komposisi pendapatan Lampung Barat tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah,” ungkapnya.
Dilanjutkan, realisasi PAD tahun 2023 sebesar Rp68,74 miliar lebih. Sementara Pendapatan Transfer sebesar Rp917,08 miliar lebih.
“Untuk belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak terduga dan Belanja Transfer. Anggaran belanja daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1,017 Triliun lebih terealisasi sebesar Rp984,40 miliar lebih atau 96,78 persen. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1,081 triliun lebih, mengalami penurunan Rp97,18 miliar lebih atau 8,98 persen,” paparnya.
Diterangkan, realisasi belanja tahun 2023 tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp693,08 miliar lebih, belanja modal (Rp117,00 miliar lebih), belanja tak terduga (Rp1,50 miliar lebih), transfer bagi hasil ke desa (Rp1,63 miliar lebih) dan Transfer/Bantuan Keuangan sebesar (Rp171,17 miliar lebih).
“Sedangkan Rasio Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah sebesar 70,41 persen dan rasio Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah sebesar 11,89 persen,” sambungnya.
Nukman mengungkapkan, pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dimana realisasi penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp48,17 miliar lebih dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp18,91 miliar lebih. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2023 sebesar Rp30,68 miliar lebih.