BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan kesiapan dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional dengan pendekatan berbasis nilai tambah bagi masyarakat lokal.
Sekprov Lampung Marindo Kurniawan mengatakan retret yang diikutinya dari 26 sampai 29 Oktober 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan.
BACA JUGA:Penyuluh Swadaya: Kunci Pertanian Partisipatif dan Berkelanjutan di Lampung
’’Kegiatan ini memastikan peran Sekda dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan agar sejalan dengan prioritas nasional dan kebutuhan daerah,” ujar Marindo.
Ia menegaskan bahwa Sekprov bersama Kepala Bappeda memiliki peran strategis dalam mengawal program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, serta pencapaian indikator makro pembangunan yang tertuang dalam RPJMN.
“Tugas Sekda tidak hanya administratif, tapi juga memastikan bagaimana program nasional dijalankan efektif hingga memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Marindo menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi daerah akibat penyesuaian Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat.
“Lampung seperti yang telah disampaikan pak gubernur mengalami penurunan dana transfer sekitar hampir Rp600 miliar pada 2026. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk menyusun kembali prioritas belanja daerah agar tetap mampu memenuhi target pembangunan,” ungkapnya.
Pemprov Lampung, kata dia, telah berkoordinasi dengan DPRD untuk menyesuaikan formulasi kebijakan anggaran.
“APBD adalah produk bersama pemerintah daerah dan DPRD. Maka pembahasan dan penyesuaian akan kita lakukan secara musyawarah agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan,” tambahnya.
Terkait implementasi di lapangan, Marindo menegaskan bahwa Lampung akan memaksimalkan nilai tambah ekonomi lokal dalam menjalankan program nasional.
"Misalnya program Makan Bergizi Gratis, bahan pangan seperti ikan, telur, dan daging diharapkan bersumber dari produksi desa setempat. Dengan begitu, rantai ekonominya hidup dari bawah — BUMDes, koperasi, hingga pelaku usaha kecil di kecamatan dan kabupaten,” paparnya.
Ia juga menyebut bahwa sebagian program kementerian yang berlokasi di Lampung masih dalam tahap finalisasi, terutama di sektor pertanian dan peternakan.
“Kita pastikan Lampung menjadi lokus dari beberapa program nasional tersebut, dan yang paling penting, bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal,” pungkas Marindo.
Sementara, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan, sejumlah program nasional telah memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah, terutama bagi masyarakat miskin.