Hal senada diungkapkan Sukma (35), warga Lampung Utara. “Jangan tunggu ada korban atau longsor sampah baru heboh. Pemerintah jangan sekadar rapat di hotel, turun ke lapangan lihat sendiri kondisi kami,” tegasnya.
Berdasarkan laporan dan peninjauan langsung, Riski menyebut bahwa progres perbaikan sudah terlihat. "Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yulia, progresnya sudah terlihat. Kami berharap dalam waktu dekat poin-poin yang ada di dalam sanksi administrasi dapat mereka laksanakan," katanya.
Riski berharap agar pengelolaan sampah di Lampung menjadi lebih baik dan sanksi administrasi dapat segera dicabut. "Kami berharap pengelolaan sampah menjadi lebih baik," harapnya.
Ditempat yang sama, Kepala Biro Humas KLH, Yulia Suryanti melihat jika, pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Lampung untuk meningkatkan pengelolaan sampah setelah dirinya berkoordinasi dengan DLH 15 kabupaten/kota di Lampung.
Menurut Yulia, pengelolaan sampah telah menjadi agenda prioritas KLH. Oleh karena itu, pihaknya terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan di setiap daerah.
"Tadi kita bahas terkait pengelolaan sampah. Kami berkoordinasi dengan Pemprov dan 15 kepala dinas lingkungan hidup kabupaten/kota untuk membahas rencana pengelolaan sampah di Provinsi Lampung," ujar Yulia.
Koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti sanksi administrasi yang telah diberikan oleh KLHK. Yulia menyatakan bahwa laporan yang disampaikan oleh pemda menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan.
"Kami lihat kabupaten/kota di Lampung sudah melakukan perbaikan-perbaikan terkait pengelolaan sampah dan ini akan terus ditingkatkan," tambahnya.
Yulia menyebut bahwa salah satu progres nyata yang terlihat adalah peningkatan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah di sejumlah kabupaten/kota. Sebelumnya, beberapa daerah memiliki anggaran yang minim, tetapi kini sudah mulai bertambah.
"Ada beberapa kabupaten/kota yang sekarang sudah menambah anggaran pengelolaan sampahnya," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan ini tidak bisa terjadi secara instan, namun sudah mulai berproses sejak akhir tahun 2024 lalu.
"Sejak akhir tahun 2024 lalu, pemda di Lampung sudah mulai melihat bagaimana pengelolaan sampah dapat ditingkatkan anggarannya. Tadi ada beberapa kabupaten/kota yang sudah menerima penambahan alokasi anggaran. Ini yang kami lihat progres, jadi tidak jalan di tempat," tutupnya. (pip/c1/yud)