BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan pembangunan kawasan Kotabaru berlanjut sebagai bagian dari program strategis di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setprov Lampung Mulyadi Irsan usai menghadiri rapat percepatan pembangunan kawasan Kotabaru yang digelar pada Senin (4/8) di ruang Sakai Sambayan kantor Gubernur Lampung.
‘’“Pembangunan kawasan Kotabaru saat ini sedang dalam proses, terutama pada tahap perencanaan. Kami dorong semua pihak yang telah menerima hibah lahan agar segera merealisasikan pembangunan,” ujar Mulyadi.
Rapat percepatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota seperti Bandar Lampung dan Lampung Timur.
Mulyadi juga menegaskan bahwa perguruan tinggi dan organisasi keagamaan yang telah menerima hibah lahan di kawasan Kotabaru didorong segera membangun fasilitas mereka.
Beberapa pihak penerima hibah tersebut antara lain: Universitas Lampung (Unila) dan UIN Raden Intan Lampung masing-masing menerima 150 hektare, Politeknik Negeri Lampung (Polinela) menerima 50 hektare, Organisasi keagamaan seperti PWNU dan PW Muhammadiyah Provinsi Lampung, serta Kodam II/Sriwijaya.
Selain itu, Pemprov Lampung juga telah menyiapkan sekolah rakyat yang ditargetkan dapat mulai beroperasi tahun depan di kawasan tersebut.
Terkait rencana pembangunan gedung perkantoran Pemprov Lampung, Mulyadi menjelaskan bahwa pembangunan masih dalam tahap pertimbangan, khususnya dari sisi pembiayaan.
“Gedung Gubernur juga menjadi prioritas dalam RPJMD. Namun skema pembiayaan masih dikaji. Inovasi pembiayaan akan menjadi salah satu solusi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan taman keanekaragaman hayati (Kehati) sudah terealisasi di kawasan tersebut.
Pembangunan kawasan Kotabaru sebelumnya telah digaungkan oleh Penjabat Gubernur Lampung Samsudin saat menjabat. Ia menyelesaikan pembangunan masjid di kawasan itu secara gotong royong, serta menggelar upacara HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 di Bundaran Kotabaru sebagai simbol kelanjutan pembangunan.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, turut menegaskan bahwa konsep pembangunan tidak harus selalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Konsep membangun tidak harus selalu dari APBD. Pemerintah daerah akan mengambil peran strategis dalam penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan transportasi,” kata Marindo saat acara di Hotel Bukit Randu, 22 Juli 2025 lalu.
Dengan langkah ini, Pemprov berharap percepatan pembangunan di kawasan Kotabaru mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mendorong pemerataan pembangunan, dan menarik lebih banyak investasi.
“Dengan adanya pembangunan ini, wilayah Kotabaru diharapkan akan berkembang menjadi kawasan strategis baru di Provinsi Lampung,” pungkas Marindo. (pip/c1/abd)