TUBAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah beredar kabar soal temuan belatung dalam makanan yang dibagikan kepada siswa di salah satu sekolah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Insiden ini memicu kekhawatiran masyarakat, terutama terkait mutu dan keamanan makanan dalam program tersebut.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof. Dr. Taruna Ikrar menyampaikan keprihatinannya atas kejadian ini dan memastikan BPOM akan mengambil langkah konkret guna menindaklanjuti temuan tersebut.
“Kami sudah menerima laporan terkait dugaan adanya belatung dalam makanan MBG. Meskipun BPOM bukan penanggung jawab utama program ini, kami tetap memberikan dukungan penuh untuk memastikan keamanan pangan,” kata Taruna dalam konferensi pers di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).
Taruna menyebut, pihaknya telah menurunkan sekitar 900 personel yang tersebar dari Sabang sampai Merauke untuk membantu pengawasan pelaksanaan MBG. Ia juga memastikan tim BPOM segera diterjunkan ke lokasi kejadian guna menelusuri sumber permasalahan.
“Kami ingin memastikan agar kejadian serupa tidak terulang. Apalagi makanan itu dikonsumsi oleh anak-anak sekolah, yang sangat rentan terhadap risiko kesehatan,” tegasnya.
Kasus ini mencuat setelah seorang wali murid mengunggah foto dan video menu MBG yang tampak mengandung belatung. Dalam unggahan tersebut, terlihat nasi, sayur, dan lauk yang disajikan dalam kemasan, namun ditemukan beberapa belatung di dalamnya. Unggahan itu cepat menyebar di media sosial dan mendapat respons luas dari masyarakat.
Menindaklanjuti insiden tersebut, BPOM telah menjalin koordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten Tuban untuk melakukan investigasi mendalam. Menurut Taruna, kontaminasi bisa saja terjadi dalam berbagai tahapan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
“Kami akan telusuri seluruh rantai pasoknya secara menyeluruh. Jika ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran yang membahayakan kesehatan, tindakan tegas akan diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
BPOM berkomitmen menjaga mutu dan keamanan pangan, khususnya dalam program yang menyasar anak-anak sekolah. Taruna menekankan bahwa keselamatan konsumen, terlebih anak-anak, harus menjadi prioritas utama.
Sebelumnya, Lonjakan kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah memicu kekhawatiran serius di kalangan wakil rakyat.
Anggota IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bangsa Asep Romy Romaya mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperketat pengawasan terhadap implementasi program ini, menyusul laporan yang menunjukkan peningkatan kasus keracunan makanan di berbagai daerah.
Bangsa Asep Romy Romaya menyatakan keprihatinannya atas insiden keracunan yang terus berulang.
““Program MBG adalah program unggulan Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, kasus keracunan yang sudah terjadi harus dijadikan pelajaran penting. Kami mendesak BGN dan BPOM agar melakukan pengawasan lebih ketat dan menyeluruh, agar tidak ada celah terjadinya kasus yang membahayakan penerima manfaat,” tegasnya dalam rapat dengar pendapat pada Rabu 2 Juli 2025.
Program MBG, yang bertujuan mulia untuk mengatasi masalah gizi di masyarakat, kini menghadapi sorotan tajam. DPR menyoroti pentingnya jaminan kualitas dan keamanan pangan dari hulu hingga hilir dalam program ini.
Kekhawatiran muncul terkait standar kebersihan dalam proses penyiapan, pengemasan, dan distribusi makanan, terutama mengingat skala program yang sangat besar dan melibatkan banyak pihak.
DPR meminta BGN, sebagai koordinator program gizi nasional, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok makanan dalam Program MBG.
Hal ini termasuk meninjau ulang standar operasional prosedur (SOP) dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, mulai dari penyedia bahan baku hingga distributor akhir, mematuhi regulasi keamanan pangan.
Selain itu, BPOM juga diminta untuk memastikan bahwa standar gizi benar-benar diterapkan dalam seluruh proses MBG.
Tidak hanya dari sisi kandungan gizi, tetapi juga mutu dan keamanannya mulai dari fortifikasi, pelabelan, pengujian produk, hingga distribusi.
“BGN dan BPOM perlu memastikan bahwa standar gizi benar-benar diterapkan dalam seluruh proses MBG. Tidak hanya dari sisi kandungan gizi, tetapi juga mutu dan keamanannya mulai dari fortifikasi, pelabelan, pengujian produk, hingga distribusi,” ujarnya.
Kasus keracunan ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada cakupan program, tetapi juga pada aspek kualitas dan keamanan yang fundamental.
Diharapkan, dengan pengawasan ketat dari BGN dan BPOM, insiden serupa tidak terulang dan Program MBG benar-benar dapat memberikan manfaat gizi yang optimal bagi masyarakat tanpa membahayakan kesehatan mereka.
“Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, perlu ada sinergi seluruh pihak untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko kesehatan,” pungkas Asep. (disway/c1/abd)
Kategori :