Di sisi lain, pemerintah menyiapkan sejumlah skema untuk meningkatkan kesejahteraan para sopir truk guna mengurangi praktik pengangkutan barang dengan muatan berlebih atau ODOL. Fokus utama adalah pada jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang layak bagi para pengemudi.
AHY mengatakan, pemerintah memiliki berbagai pendekatan dalam menyelesaikan persoalan ODOL. Salah satu strategi utamanya adalah memberikan perhatian khusus terhadap nasib para sopir truk.
’’Yang tidak kalah penting dan bahkan selalu diutamakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, oleh kita semua, bahwa kesejahteraan para pengemudi ini juga harus diperhatikan. Upahnya bagaimana, benefit untuk kesehatan, jaminan kesehatannya bagaimana, jaminan ketenagakerjaan juga harus dipastikan,” ujar AHY di Jakarta, Kamis (17/7).
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Kris Puntadi mengatakan, pemerintah akan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan guna menjamin perlindungan sosial bagi sopir truk.
’’Para sopir tadi itu didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sehingga mereka benar-benar bukan hanya kesejahteraan tapi juga perlindungan,” tegas Kris.
Kris menambahkan, pemerintah juga tengah mengkaji sistem tarif yang lebih adil untuk sopir truk, sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kesejahteraan mereka dengan standar ketenagakerjaan nasional.
’’Terkait dengan kesejahteraan pengemudi, ini pasti ada kaitannya dengan masalah tarif nantinya. Ini dalam rapat tadi juga sudah dibahas pencarian lanjut untuk penentuan tarif daripada angkutan barang,” ujarnya.
Kris memastikan, pemerintah akan mendorong agar upah para sopir truk disesuaikan dengan upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum per kapita (UMPK), agar lebih terjamin melalui partisipasi dalam program BPJS.