BANDARLAMPUNG - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal secara khusus meminta bantuan Badan Legislasi (Banleg) DPR RI untuk segera menerbitkan regulasi nasional terkait tata kelola singkong secara komprehensif.
Hal tersebut disampaikan Mirza –sapaan akrabnya– saat menyambut kedatangan Banleg DPR RI tersebut di VIP Bandara Radin Inten II, Natar, Lampung Selatan, Senin (14/7).
Diketahui, kunjungan Banleg DPR RI ke Lampung ini untuk membahas tata niaga singkong menyusul upaya Gubernur Mirza yang memperjuangkan nasib petani singkong dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR RI pada 30 Juni 2025 lalu.
Di hadapan rombongan Banleg DPR RI, Mirza secara tegas mendorong pemerintah pusat segera menerbitkan regulasi yang lebih ketat terkait impor tepung tapioka serta mendorong hilirisasi komoditas singkong demi meningkatkan kesejahteraan petani.
Mirza menjelaskan permasalahan kompleks yang dihadapi singkong di Lampung, yang menggantungkan hidupnya pada komoditas ini.
Salah satu isu krusial adalah membanjirnya tepung tapioka impor yang menekan harga singkong lokal, memicu perselisihan tak berkesudahan antara petani dan pabrik tapioka.
BACA JUGA:40 Jamaah Haji RI Masih Dirawat di RS Saudi, Satu dari Lampung
"Saat ini, di gudang-gudang industri sudah hampir penuh dengan stok yang masih sulit keluar. Petani sudah tidak bisa masuk lagi, karena gudang mereka sudah penuh," ujar Mirza, Senin 14 Juli 2025.
Kondisi ini ditambah dengan situasi di negara-negara produsen singkong lain seperti Vietnam dan Thailand yang juga sedang kelebihan pasokan dan mencari pasar, salah satunya Indonesia.
Menghadapi situasi tersebut, Mirza secara khusus meminta bantuan Banleg DPR RI untuk segera menerbitkan regulasi nasional yang mengatur tata kelola singkong secara komprehensif.
Mirza berharap ada pembatasan atau pengetatan terhadap impor tepung tapioka, setidaknya untuk sementara, agar harga tapioka lokal bisa kembali bersaing di pasaran.
Lebih dari itu, Mirza juga memandang perlunya kolaborasi erat antara petani, industri tepung tapioka, dan end-user (industri pengguna tepung tapioka) yang diatur dalam regulasi.
Selama ini, ketiga pihak tersebut berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang berarti, menyebabkan kualitas rendah dan produktivitas stagnan.
Dirinya mencontohkan keberhasilan industri peternakan sapi dan ayam yang terjadi berkat kerja sama antara peternak dan industri pengguna.
"Kalau mau bagus komoditas petani kita, harganya murah, produksinya banyak, itu harus ada kerjasama yang baik. Dan ini membutuhkan regulasi," tegasnya.