Untuk itu, Jihan menegaskan Desaku Maju hadir dengan skema dukungan multipihak bantuan alat pengering (dryer), penyediaan pupuk cair organik, pelatihan teknisi mesin pertanian, pemberdayaan UMKM berbasis digital, pembangunan jalan desa, hingga dukungan lembaga ekonomi seperti BUMDes.
Ia mengungkapkan keprihatinannya bahwa banyak bantuan alat mesin pertanian (alsintan) justru tidak berfungsi karena tidak ada teknisi lokal yang mampu memperbaiki.
Jihan juga menekankan bahwa desa harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objek produksi. “Kalau hari ini desa sudah bangun jalan, sekolah, sektor kesehatan, itu semua karena kontribusi dari ekonomi desa. Artinya, desa tidak boleh lagi jadi titik buta pembangunan. Justru sebaliknya, jadi pusat perhatian kita,” tuturnya.
Dalam acara tersebut, Jihan juga meminta dukungan kepada Kemenko PM dan BUMN agar dapat ikut serta dalam mendorong ekonomi desa melalui CSR dan skema pembiayaan yang berpihak kepada petani dan pelaku usaha kecil.
Jihan menegaskan bahwa Desaku Maju bukan hanya program daerah, tetapi selaras dengan visi besar Presiden RI, yakni membangun kemandirian pangan nasional dari desa.
“Ini adalah bagian dari astacita yang dicanangkan Presiden mewujudkan kedaulatan pangan dan hadirnya negara sampai ke akar rumput. Karena itu, kita ingin semua pihak terlibat, dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, sampai masyarakat desa itu sendiri,” pungkasnya.
Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Abdul Haris menegaskan bahwa misi pembangunan desa merupakan bagian dari kebijakan nasional.
Ia mengungkapkan bahwa angka kemiskinan nasional saat ini masih berada di kisaran 8,57 persen, dan pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026, sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Namun lebih dari sekadar bantuan langsung, Haris menekankan pentingnya pergeseran paradigma dimana bantuan itu bersifat sementara tetapi berdaya itu selamanya.
Menurutnya, tantangan pembangunan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat mengelola potensi mereka secara mandiri.
Ia mengapresiasi langkah Pemprov Lampung yang membangun ekosistem ekonomi desa melalui program Desaku Maju. “Ini sejalan dengan astacita Presiden, bahwa pembangunan bangsa harus dimulai dari desa,” ucapnya.
Haris juga menyoroti pentingnya menghilangkan mata rantai ketimpangan ekonomi antara desa sebagai produsen dan kota sebagai pusat distribusi.
Sebagai bagian dari solusi, Haris mengatakan pemerintah pusat akan mendorong program koperasi desa Merah Putih serta Sekolah Rakyat yang memberikan pendidikan berbasis asrama secara gratis bagi masyarakat miskin.
Ia menyampaikan optimismenya bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah seperti di Provinsi Lampung akan memberikan hasil nyata dalam jangka panjang.
"Kami percaya, upaya sekecil apa pun, bila konsisten dan terarah, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga diberikan bantuan berupa 1 unit combine harvester (alsintan), bed dryer kapasitas 20 ton, dan sarana-prasarana penunjang komoditas pertanian kepada Gapoktan Bersama Desa Bumidaya. (pip/c1/yud)