KRUI- Seiring musim berganti, harapan masyarakat Pekon (Desa) Bumiratu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) tidak juga pudar.
Mereka kembali menggantungkan harapan kepada pemerintah daerah agar segera membangun jalan penghubung menuju Pekon Ulokmukti.
Hingga kini jalan poros sepanjang 2,5 kilometer itu masih berupa jalan tanah yang hampir tak tersentuh pembangunan.
Setiap tahun, kondisi jalan tersebut menjadi bahan keluhan warga. Terlebih saat musim hujan tiba, ruas jalan berubah menjadi jalan lumpur yang licin dan membahayakan pengguna jalan.
Sepeda motor terjebak lumpur, kendaraan roda empat pun tak mampu melintas. Mobilitas warga menjadi lumpuh. Aktivitas pertanian terganggu, bahkan akses anak-anak ke sekolah terhambat.
Peratin Pekon Bumiratu, Zaini Firdaus mengatakan warganya telah berulang kali menyuarakan aspirasi terkait pembangunan jalan tersebut. Namun sayangnya, aspirasi itu belum juga terwujud dalam bentuk aksi nyata dari pemerintah.
“Sejak beberapa tahun terakhir, warga kami selalu berharap ada pembangunan di jalan penghubung ini. Jalan ini sangat penting karena menjadi akses utama menuju pekon tetangga di Ulokmukti. Kondisinya sangat buruk saat hujan, berlumpur, licin, dan sulit dilalui kendaraan,” katanya.
Menurut Zaini, jalan tersebut merupakan jalan poros kabupaten yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan. Selain menghubungkan dua pekon, jalur itu juga berperan strategis sebagai bagian dari lingkar penghubung antar kawasan di Kecamatan Ngambur.
Idealnya, jalan ini mampu mempercepat distribusi hasil pertanian dan mendukung pertumbuhan ekonomi pekon. Namun yang terjadi justru sebaliknya, potensi yang ada terkunci akibat akses yang tak memadai.
“Yang belum dibangun itu sepanjang 2,5 kilometer lagi. Itu yang menjadi titik kritis. Sebagian kecil sudah dibangun sebelumnya, tapi sisanya belum tersentuh,” jelasnya.
Dalam situasi ini, masyarakat setempat tidak tinggal diam. Mereka rutin melakukan gotong royong memperbaiki jalan secara swadaya.
Tanah ditimbun dengan batu, bahkan upaya lainnya. Namun tentu, upaya itu tak sebanding dengan kebutuhan infrastruktur yang seharusnya dibangun secara permanen dan layak oleh pemerintah.
Upaya menyuarakan pembangunan pun sudah dilakukan melalui banyak jalur.
Mulai dari pengajuan proposal, pengusulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), hingga koordinasi dengan anggota legislatif dan dinas terkait. Sayangnya, sejauh ini belum membuahkan hasil yang konkret.
“Masyarakat hanya bisa menaruh harapan. Kami sadar pembangunan itu butuh proses dan anggaran, tapi kalau terus menunggu tanpa kepastian, maka akan terus terhambat semua aktivitas,” pungkasnya. (*)