LIWA, RADAR LAMPUNG – Kabupaten Lampung Barat (Lambar) membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang handal, unggul dan berdaya saing untuk mengelola daerah berjuluk negeri di atas awan tersebut.
Demikian diungkapkan Nukman pada acara Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 di Aula Kagungan Setdakab Lampung Barat, Kamis 14 Desember 2023.
Nukman menyatakan, tentunya akan banyak dinamika yang terjadi kurun 20 tahun ke depan. Lampung Barat akan dihadapkan pada tantangan global dan nasional seperti isu megatren pembangunan.
Menurut Nukman, bonus demografi juga harus disikapi dengan baik dan optimal agar bisa menjadi potensi. Di mana penduduk usia produktif menjadi aset yang dapat dikembangkan.
"Kita berupaya agar bonus demografi di Lampung Barat tidak hanya unggul dari segi kuantitas saja tetapi juga unggul dari sisi kualitasnya," kata Nukman.
Nukman berpesan kepada seluruh staf dan jajarannya yaitu mulai dari kepala perangkat daerah, camat hingga stakeholder terkait untuk dapat berpikir terbuka dan memiliki visi terintegratif serta inovatif dalam proses menyusun RPJPD tahun 2025-2045 mendatang.
"Perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur," cetusnya.
Nukman berharap, penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2045 akan lebih terarah dan akuntabel. Serta mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi.
"Untuk itu dibutuhkan sinergitas, kolaborasi, diskusi, serta proses-proses panjang lainnya yang harus kita lalui. Termasuk pula agenda pada hari ini yaitu forum konsultasi publik rancangan awal RPJPD tahun 2025-2045,” ungkapnya.
Dijelaskan, dokumen RPJPD tersebut merupakan salah satu perencanaan yang penting karena akan menjadi pedoman bagi calon kepala daerah untuk menyusun visi dan misi pada saat kampanye pilkada. Untuk itu, pelaksanaan penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 nantinya dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan kabupaten pada 20 tahun ke depan.
“Sehingga upaya untuk mewujudkan arah pembangunan yang berkualitas membutuhkan kolaborasi dan sinergi baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten sampai tingkat Pekon,” bebernya.
Terakhir, Nukman mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah, stakeholder terkait hingga masyarakat untuk serius menuangkan ide ataupun gagasan demi terciptanya kemkaauran masyarakat Lampung Barat.
"Apa saja yang diperlukan oleh masyarakat Lampung Barat untuk 20 tahun mendatang? Mari kita tinggalkan warisan dalam bentuk ide dan gagasan yang akan dinikmati oleh generasi setelah kita," tutupnya.
Diketahui, Forum Konsultasi Publik RPJPD ini merupakan bentuk perencanaan yang bersifat partisipatif, dengan merangkul semua pihak yang berkepentingan agar terlibat dalam proses pembangunan untuk bersama-sama mencurahkan ide, gagasan, sumbang saran, serta berbagai masukan yang bersifat konstruktif.
Tujuannya ialah untuk menghimpun aspirasi para pemangku kepentingan terhadap program pembangunan daerah yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat untuk 20 tahun ke depan.