“Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan nondiskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional,” sambungnya.
Said juga meminta pemerintah perlu mengambil langkah-langkah antisipasi dalam negeri. Antara lain menjaga produk-produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional dan mencari pasar pengganti jika produk-produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif.
“Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan,” katanya.
Selain itu, Said meminta pemerintah memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor. Hal ini dinilai sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa.
“Memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir,” tambahnya.
Said mendorong pemerintah memperluas dan memperdalam skema bilateral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat.
“Menyiapkan seperangkat kebijakan contra-cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global, dan kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Said mendorong pemerintah memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan untuk mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif serta tetap menjanjikan bagi investor internasional.
“Juga membangun komunikasi publik yang tepercaya, dialogis dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat dirujuk oleh para pelaku usaha,” pungkasnya. (disway/yud)