JAKARTA - Diprediksi, dalam pemilu 2024 banyak yang memanfaatkan UU ITE untuk mengkriminalisasi orang.
Setara Institute menduga, Undang-Undang Informasi dan Transaksi (UU ITE) masih menjadi alat untuk mengkriminalisasi seseorang.
Sejak UU ITE disahkan di tahun 2008, kriminalisasi berdasar UU ITE paling banyak ditemukan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu sebanyak 97 kasus pada 2022.
Bahkan, berdasarkan data SAFEnet, sejak Januari hingga Oktober 2023, ada 89 kasus kriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE.
BACA JUGA: KPU Kupulkan Ketiga Tim Capres
Setara Institute memprediksi, angka kriminalisasi menggunakan UU ITE akan meningkat mendekati pelaksanaan Pemilu 2024.
"Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat menjelang momentum politik Pemilu 2024," kata peneliti hukum dan konstitusi Setara Institute, Sayyidatul Insiyah dalam peluncuran Indeks HAM 2023, Minggu (10/12).
Insiyah menjelaskan, kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi penyumbang skor terendah dalam indeks HAM 2023, yakni 1,3 di antara seluruh indikator lainnya.
Indeks HAM menggunakan skala Likert dengan rentang 1 sampai dengan 7, yang menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang paling buruk, dan angka 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang paling baik.
BACA JUGA:Bawaslu Kesulitan Awasi Medsos Peserta Pemilu
"Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber dan expert judgement sebagai instrumen justifikasi temuan studi," ucap Insiyah.
Selain kriminalisasi menggunakan UU ITE, lanjut Insiyah, pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat juga tercermin dengan terus terjadinya kekerasan terhadap jurnalis.
Terdapat 81 kasus pada 2016 dan 84 kasus pada 2020 merupakan puncak kekerasan terhadap jurnalis pada periode pertama dan kedua pemerintahan Jokowi.
Tak hanya itu, represifitas terhadap massa yang berekspresi melalui demonstrasi juga masih sangat masif ditemukan.
BACA JUGA:BRI Branch Office Teluk Betung Gelar Undian Panen Hadiah Simpedes Periode I 2023