// Mirza Cari Solusi Minta Harga Singkong yang Berkeadilan
BANDARLAMPUNG – Setelah sempat tutup, pabrik-pabrik tapioka di Lampung kini kembali beroperasi. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyusul pemanggilan yang dilakukan kepada sejumlah perusahaan tapioka di provinsi ini.
Namun, operasional kembali pabrik ini diiringi perdebatan sengit terkait harga singkong yang dinilai belum adil bagi semua pihak.
Perusahaan-perusahaan tapioka mengaku keberatan mengikuti harga singkong yang ditetapkan Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp1.350 per kilogram. Mereka beralasan harga tersebut terlalu rendah dan tidak menguntungkan, terutama dengan adanya tekanan dari produk impor.
Gubernur Mirza mengaku kesulitan menerapkan harga tersebut saat ini, karena dikhawatirkan menyebabkan kerugian bagi petani dan penutupan pabrik lebih lanjut.
’’Untuk sekarang tidak memungkinkan. Kalau dipaksakan, pabrik-pabrik tutup dan petani juga rugi,” tegas Mirza.
Sebagai solusi sementara, ia meminta perusahaan menerapkan harga yang dianggap berkeadilan, hingga formulasi tata niaga singkong yang baru ditetapkan oleh panitia khusus (pansus).
BACA JUGA: Cegah Asam Lambung saat Puasa
Sementara, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa Kementan tengah berupaya mengatasi permasalahan harga singkong ini, baik jangka pendek maupun panjang.
’’Salah satu upaya jangka panjang adalah larangan terbatas impor tapioka dan tepung jagung yang saat ini tengah diproses,” ungkapnya.
Yudi mengakui adanya impor tapioka sebanyak 23.000 ton sebelum larangan tersebut diterapkan, namun ia optimistis impor akan berhenti setelah pembahasan selesai dan kebutuhan dalam negeri terpenuhi.
Lebih lanjut, Yudi mengungkapkan arahan Presiden Prabowo untuk melakukan hilirisasi komoditas singkong di Lampung, dengan kapasitas produksi sekitar 3.000 hektare. Hilirisasi ini, bertujuan untuk mengolah singkong menjadi produk turunan bernilai tambah, seperti tepung mocaf atau bioetanol, sebagai solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung Mikdar Ilyas menyatakan bahwa pansus telah memanggil 48 perusahaan, dan sebagian besar telah kembali beroperasi.
Ia juga menekankan bahwa singkong kini termasuk komoditas tanaman pangan yang mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah, sehingga diharapkan dapat menekan biaya produksi.
Permasalahan harga singkong di Lampung masih memerlukan solusi komprehensif yang mempertimbangkan kesejahteraan petani dan kelangsungan usaha pabrik tapioka. Proses penetapan formulasi tata niaga singkong oleh pansus diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. (pip/c1/yud)