JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin membantah penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) disebabkan kurangnya anggaran.
Zulfikar menjelaskan bahwa anggaran untuk rekrutmen CASN dan PPPK sudah tersedia dan disetujui pada 2024 lalu.
’’Ada, ada. Anggaran untuk instansi dan negara sudah disiapkan karena anggaran 2025 sudah diketok pada 2024. Mereka sudah tahu akan ada rekrutmen, dan mereka sudah menyiapkan anggaran,” ujar Zulfikar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Zulfikar juga menyarankan agar pelantikan CASN dan PPPK dilakukan secara bertahap. “Maka saya bilang, (dilantik) berangsur saja bertahap. Instansi tersebut, kalau daerah sudah selesai pengisian DRH dan pengusulan NIP, serta sudah ada Pertimbangan Teknis (PERTEK) dari BKN, langsung saja diangkat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Zulfikar menegaskan bahwa anggaran rekrutmen CPNS dan PPPK di pemerintah pusat tetap ada. “Belanja pegawai di pemerintah pusat tidak termasuk yang terkena efisiensi,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 akan diundur. Pengangkatan CPNS dijadwalkan serentak pada 1 Oktober 2024, sementara untuk PPPK tahap 1 dan 2 pada 1 Maret 2026.
Rini menyebutkan alasan penundaan tersebut adalah untuk memastikan pelantikan dilakukan secara serentak. Selama ini, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan ASN berbeda-beda, tergantung instansi masing-masing. Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal ini agar pengangkatan CPNS dan PPPK dapat dilakukan serentak pada tanggal yang telah ditentukan, tambahnya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) baru-baru ini mengumumkan penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk hasil seleksi 2024. Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa pengangkatan CASN tersebut akan digeser menjadi akhir tahun 2025 atau awal 2026.
“Perkirakan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” ujar Rini di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 5 Maret 2025.
Namun, keputusan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai dampaknya terhadap ekonomi serta kredibilitas pemerintah sebagai penyelenggara rekrutmen ASN. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan bahwa penundaan ini berpotensi berdampak pada pengeluaran pemerintah, terutama terkait gaji dan tunjangan yang seharusnya dibayarkan kepada calon ASN yang telah lulus seleksi.
“Dengan menunda pengangkatan, pemerintah dapat menunda pengeluaran tersebut, yang secara tidak langsung berkontribusi pada efisiensi anggaran. Namun, tanpa data transparan mengenai anggaran dan perencanaan pemerintah, sulit untuk memastikan apakah alasan efisiensi anggaran menjadi faktor utama dalam keputusan ini,” jelas Achmad saat dihubungi Disway pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Selain itu, Achmad juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai dampak psikologis penundaan ini terhadap peserta seleksi. Banyak peserta yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan segera diangkat sebagai ASN.
“Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan peningkatan angka pengangguran dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Achmad. Penundaan pengangkatan juga berpotensi menurunkan motivasi dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah.
Bagi peserta yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan, penundaan ini dapat menimbulkan kesulitan finansial yang signifikan. Tanpa kepastian mengenai kapan pengangkatan akan dilakukan, mereka akan menghadapi periode tanpa penghasilan yang bisa mempengaruhi kondisi ekonomi mereka, terutama bagi yang memiliki tanggungan keluarga atau kewajiban finansial lainnya.
“Tanpa adanya kepastian atau alternatif sementara, para calon ASN ini akan menghadapi masa-masa sulit, yang tentu saja memengaruhi kestabilan ekonomi pribadi mereka,” tutur Achmad.
Selain itu, penundaan ini juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah dalam mengelola rekrutmen ASN yang diharapkan dapat memberi kesempatan kerja bagi banyak orang.
Keputusan ini semakin memperkuat kekhawatiran terkait ketidakpastian masa depan bagi para peserta CASN yang telah berjuang melewati seleksi panjang dan kini harus menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan kejelasan. (disway/c1/abd)
Kategori :