Kekurangan Anggaran PSU Akan Ditanggung APBN

’’KPU menyampaikan kurang lebih Rp486 miliar. Bawaslu sekitar Rp215 miliar. Jika ditambah dengan pilkada ulang, angkanya bisa Rp900 miliar sampai Rp1 triliun,” jelas Dede Yusuf.  

Anggaran tersebut mencakup kebutuhan KPU, Bawaslu, dan pengamanan yang melibatkan TNI-Polri melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). ’’Untuk pemerintah daerah yang masih memiliki sisa anggaran, jumlahnya mungkin tidak lebih dari Rp200 miliar,” katanya.  

Dengan komitmen pembagian anggaran antara pusat dan daerah, PSU diharapkan dapat berjalan lancar tanpa terkendala persoalan dana. (jen/c1/yud)