Pembuktiannya bisa dilihat dari dukungan mereka kepada timnas Indonesia ketika bertanding. Atau, saat Indonesia Raya dikumandangkan, mereka serentak bernyanyi bersama.
Sikap tegak dan hormat senantiasa diberikan kepada Sang Merah Putih di mana pun berada. Artinya, meski berbeda kepentingan, asal-usul, dan bahasa, mereka bisa satu suara dalam Indonesia Raya.
Kedua hashtag itu kurang mewakili masyarakat pada umumnya. Terutama, golongan penganut viralisme (pokoknya viral agar lebih banyak engagement dan pengikutnya). Masih lebih banyak golongan masyarakat yang direpotkan oleh cara memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bagaimana harga kebutuhan bahan pokok melambung, elpiji 3 kg subsidi susah didapatkan, atau mahalnya beberapa komoditas. Itu membuat mereka lebih berpikir tentang hal esensial tersebut. Artinya, hal itu lebih mereka pikirkan daripada mendukung hashtag tersebut.
Itu menandakan tagar yang berasal bukan dari lapisan masyarakat tidak akan bergaung panjang dan diikuti banyak orang. Dalam dunia media sosial, penggalangan dukungan terhadap hashtag itu tidak akan berhasil.
Menghadapi hashtag semacam itu, pemerintah tidak melarang atau melakukan takedown. Sebagai fenomena, tagar itu dibiarkan beredar di lapangan. Itu menghapus cara-cara lama yang biasa dilakukan rezim Orde Baru.
BACA JUGA:Pemkot Larang Hiburan Malam Buka saat Ramadan
Tindakan nyata lebih diperlihatkan. Tidak dilarang atau dihapus, tetapi dihadapi oleh jawaban dan tindakan nyata. Sebuah contoh sikap kebijakan komunikasi yang elegan. Patut ditiru rezim-rezim berikutnya.
AGENDA KE DEPAN
Apa yang harus dilakukan untuk menjawab persoalan itu. Ada beberapa tindakan yang bisa diambil.
Pertama, pemerintah harus mempersiapkan berbagai hal yang lebih menarik di mata golongan pencari kerja. Balai latihan kerja di tiap daerah harus lebih dipersiapkan untuk menjawab tantangan global saat ini.
Calon pencari tenaga kerja RI harus dipersiapkan secara matang sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Jangan sampai pekerja migran kita mengalami hambatan, baik secara administrasi, keterampilan, hukum, maupun kemampuan bahasa. Intinya, BLK-BLK itu harus dibuat semenarik mungkin dan menarik animo para pencari kerja di daerah-daerah.
Kedua, perlu divisi khusus di Sekretariat Kabinet atau Komdigi untuk menjawab hashtag yang berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia. Sudah sangat baik respons pemerintah dalam menjawab kedua tagar viral itu.
Pemerintah tidak bersikap reaktif, tetapi lebih akomodatif dan bijak. Sudah dipastikan kementerian yang harus menangani hal itu. Jangan sampai semua menteri berkesempatan menjawab tanpa adanya koordinasi. Tentu saja hal tersebut harus terlebih dahulu dikonsultasikan ke presiden.
Ketiga, tidak meremehkan hashtag yang viral dan beredar di masyarakat. Setiap hashtag yang muncul pasti harus dijawab pihak pemerintah. Ibarat pertanyaan seorang anak yang harus dijawab orang tuanya.
Sepahit apa pun hashtag tersebut, harus ada jawaban dari pemerintah. Tidak harus diabaikan, tidak dijawab, atau di-takedown. Kelihatannya masalah yang sepele, tetapi bisa berdampak besar bagi kondisi stabilitas politik negara.