Sepuluh JPTP di Lampung Barat Lowong

Kamis 06 Feb 2025 - 22:15 WIB
Reporter : Redaksi
Editor : Syaiful Mahrum

LAMPUNG BARAT - Sepuluh jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Lampung Barat lowong. Hal ini dikarenakan beberapa pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun dan beberapa lainnya meninggal dunia. 

Kekosongan jabatan ini tentu memengaruhi kelancaran administrasi pemerintahan. Karena itu, Pemkab Lambar tengah mengambil langkah serius untuk segera mengisi posisi-posisi yang kosong ini.

 

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lambar, 10 JPTP yang kini belum terisi adalah staf ahli bupati bidang administrasi umum; inspektur; kepala BKPSDM; kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR); kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida); kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); serta kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

’’Saat ini ada 10 JPTP di lingkungan Pemkab Lambar yang kosong dan jabatan-jabatan itu sementara ini diisi pelaksana tugas (Plt.),” ungkap Plt. Kepala BKPSDM Lambar Mazdan.

Mazdan mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan pengisian jabatan-jabatan kosong tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan gubernur Lampung. 

’’Pemkab Lambar saat ini tengah menunggu persetujuan dari pihak-pihak tersebut untuk melaksanakan seleksi terbuka guna mencari pejabat definitif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,’’ ungkapnya.

Mazdan menjelaskan, seleksi terbuka untuk mengisi 10 jabatan tersebut merupakan langkah yang harus ditempuh agar pemerintahan daerah dapat berjalan dengan optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku. 

’’Dengan proses seleksi terbuka ini, diharapkan pejabat yang terpilih adalah mereka yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang mumpuni untuk menjalankan tugas di masing-masing bidang. Jika nanti sudah ada persetujuan dari Kemendagri, pemerintah daerah akan segera melaksanakan seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan,’’ katanya. (lus/rlmg/c1) 

 

Tags :
Kategori :

Terkait