“Dari total anggaran semula Rp4,7 triliun, efisiensinya mencapai sekitar 57,46%. Dengan demikian, sisa pagu anggaran Kemendagri menjadi Rp2,038 triliun lebih,” ungkap Tito saat rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR, Senin, 3 Februari 2025.
Tito merinci sejumlah item yang mengalami efisiensi, antara lain alat tulis kantor yang dipotong hingga 90%, seremonial 56%, seminar 45%, kajian dan analisis 51,5%, serta diklat dan bimtek 29%.
Selain itu, ada juga pemotongan pada honor output kegiatan dan jasa profesi sebesar 40%, percetakan hasil souvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan, dan peralatan 73,3%, lisensi aplikasi 27,6%, serta jasa konsultan yang dipangkas hingga 45,7%.
Anggaran untuk bantuan pemerintah juga dipangkas 16,7%, sementara untuk pemeliharaan dan perawatan 10,2%. Pengeluaran untuk perjalanan dinas dipotong sebesar 53,9%, peralatan mesin 28%, infrastruktur 34,3%, dan belanja lainnya 59,1%.
Tito juga menjelaskan bahwa anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2025 yang awalnya sebesar Rp267,1 miliar, kini juga telah dilakukan efisiensi menjadi Rp150,8 miliar.
“Dengan efisiensi sebesar 56,45%, anggaran BNPP dipatok pada Rp150 miliar lebih, dan saat ini BNPP sedang merinci lebih lanjut mengenai pemanfaatan anggaran tersebut,” jelas Tito, yang juga menjabat sebagai Kepala BNPP.
Efisiensi anggaran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan pengeluaran dengan prioritas yang ada dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih tepat guna. (disway/c1/abd)