JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para pelaku ekonomi tentang overproduksi di Tiongkok. Kondisi tersebut dianggap bisa mengancam pasar domestik.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pada Trade Expo Indonesia (TEI) kemarin (9/10). Menurut Jokowi, overproduksi di Tiongkok memicu kekhawatiran banyak negara. Sebab, barang-barang Tiongkok dikenal murah. Karena itu, Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat dunia harus mampu melindungi pasar domestik dan memperkuat ekspor produk unggulan.
"Kita harus mampu memasarkan produk-produk dalam negeri agar merambah secara luas di luar negeri," ungkapnya.
Menghadapi perang dagang dan inflasi yang melanda banyak negara, presiden melihat adanya peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di pasar global. Menurut dia, era digital harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memasarkan produk Indonesia. ’’Saat banyak negara mengalami inflasi tinggi, menurut saya, di situ juga ada peluang,’’ ucap presiden.
Sementara rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto terus menguat. Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, komunikasi intensif sedang dilakukan. ’’Partai sedang konsolidasi. Yang jelas, ada koneksitas psikologis secara historis,’’ ujarnya.
Hasto menambahkan, keputusan terkait pertemuan itu merupakan kewenangan strategis Megawati. Meski begitu, Hasto memastikan bahwa Megawati dan PDIP punya semangat persahabatan dengan Prabowo. Semangat itulah yang akan dibangun. "Kami bangun semangat persahabatan bagi kemajuan negeri," ujarnya.
Bagi Hasto, pertemuan Megawati-Prabowo pasti menjadi hal baik. Apalagi, kerja sama keduanya sudah lama terjalin. Bahkan, Megawati pernah menjadi capres yang berpasangan dengan Prabowo pada Pilpres 2009. ’’Tidak ada persoalan Bu Mega dan Pak Prabowo. Bahkan di kerja sama Pilpres 2009, ada kesesuaian platform partai soal tani, daulat ekonomi, dan kedaulatan energi,’’ imbuhnya.
Soal kemungkinan PDIP masuk pemerintahan Prabowo, Hasto menjawab diplomatis. Termasuk soal kemungkinan kader PDIP menjadi menteri Prabowo. "Kami hormati putusan karena menteri (hak, Red) prerogatif presiden. Melihat tantangan yang ada, diharapkan bentuk kabinet yang profesional, kabinet zaken yang menyelesaikan tantangan ke depan," ungkapnya. (jpc)