MESUJI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji melalui Dinas Pertanian Bidang Perkebunan mengimbau masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit untuk memiliki sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji, Johan Candradinata, menyampaikan bahwa saat ini masyarakat Mesuji memiliki perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 22 ribu hektare. “Masyarakat Kabupaten Mesuji saat ini memiliki perkebunan kelapa sawit sekitar 22 ribu hektare, yang merupakan terluas se-Provinsi Lampung,” kata Johan, Kamis (3/10/2024).
Johan mengharapkan agar masyarakat segera memiliki sertifikat ISPO. Sertifikat ini adalah skema yang dirancang oleh Pemerintah Indonesia untuk memastikan praktik kelapa sawit dilakukan secara berkelanjutan dan memenuhi standar lingkungan, sosial, serta ekonomi.
“Tahun 2024 ini, Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji melalui Bidang Perkebunan melakukan kegiatan pendampingan sertifikasi ISPO di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Pematang dan Way Serdang. Pendampingan ini dimulai sejak awal September dan berakhir pada akhir November,” jelasnya.
Johan juga menjelaskan bahwa dalam konteks ISPO, berkelanjutan merujuk pada praktik yang mendukung keseimbangan antara produksi kelapa sawit, pelestarian lingkungan, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. “Secara umum, tujuan dari ISPO adalah meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global, mengurangi deforestasi, serta mempromosikan praktik pertanian yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa salah satu aspek penting dari ISPO adalah perlindungan lingkungan. Dengan adanya ISPO, dampak negatif terhadap hutan, lahan gambut, dan keanekaragaman hayati dapat diminimalkan, serta pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab.
“Aspek keberlanjutan ekonomi bertujuan agar produksi kelapa sawit tetap efisien, menguntungkan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sedangkan aspek tanggung jawab sosial memastikan bahwa praktik produksi kelapa sawit memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, termasuk hak-hak pekerja dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tambahnya.
Johan juga menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum merupakan aspek penting dalam ISPO, yang berarti semua peraturan nasional dan internasional yang relevan harus dipatuhi, termasuk perlindungan terhadap masyarakat adat dan menghindari praktik eksploitasi.
Mengenai pendampingan sertifikasi ISPO, tahun ini kegiatan difokuskan pada perkebunan kelapa sawit rakyat, yang akan dilaksanakan secara bertahap agar semua perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mesuji pada akhirnya memiliki sertifikat ISPO.
“Kami berharap semua pihak yang terkait dengan sektor kelapa sawit turut mensosialisasikan pentingnya sertifikat ISPO serta manfaatnya bagi keberlanjutan industri dan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mesuji,” tutupnya. (muk/abd)