BANDARLAMPUNG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Lampung melakukan konsolidasi untuk pemenangan para bakal calon kepala daerah (balonkada) yang telah menerima surat tugas di kantor DPD PDIP Lampung.
Akan ada evaluasi bagi ketua, sekretaris, dan bendahara (KSB) yang tidak mengikuti instruksi dan perintah partai.
Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Watoni Noerdin menjelaskan pihaknya memanggil para petinggi DPC dari lima belas Kabupaten/Kota serta para bakal Cakada yang menerima surat tugas untuk mengetahui perkembangan politik di masing-masing daerah.
Ia juga menyebut, melihat sejauh mana konsolidasi di tingkat daerah sudah dipersiapkan. Selanjutnya ada mekanisme yang harus dilakukan, sampai dengan anak ranting harus satu kata dalam rangka memenangkan calon.
Menurut Watoni, para bakal Cakada yang menerima surat tugas harus memberikan laporan secara berkala tentang perkembangan di daerah masing-masing, pergerakan dari bakal calon yang lain, dan pergerakan partai mitra kerja.
Ia melanjutkan, final rekomendasi Cakada yang diusung partai PDIP akan ditentukan pasca survei politik. Diketahui, hasil survei baru bisa disampaikan akhir bulan Juli.
Disinggung mengenai petahana Eva Dwiana yang terpantau tidak hadir pada konsolidasi tersebut, dia mengatakan bahwa DPC Kota Bandar Lampung memang dalam proses konsolidasi partai. Selain itu, untuk Kota Bandar Lampung kebetulan belum diberikan surat tugas karena dinamika yang begitu kencang.
Menurutnya, Cakada Kota Bandar Lampung sangat sensitif. Jika salah menentukan, maka akan berpengaruh besar. PDI Perjuangan tidak gegabah dalam mengambil langkah ketat pada partai.
Ia juga mengatakan dalam konsolidasi partai, pihaknya meminta kepada jajaran untuk mulai mensosialisasikan Umar Ahmad yang sudah mendapatkan surat tugas.
Sementara, Sekretaris DPD PDIP Lampung Sutono menyebut PDIP akan memberikan sanksi kepada struktur partai, terutama KSB, bila tak mematuhi apa yang diperintahkan partai.
Evaluasi akan dilakukan tanpa emosi, namun jika perintah partai tidak dijalankan tentu ada konsekuensi. Ia mengatakan jika memang nanti dalam evaluasi ada seperti itu, akan diganti.
Diketahui, arahan dari Ketua DPD PDIP Sudin adalah untuk bersama-sama dan solid dalam menyambut Pilkada 2024 dan memenangkan calon-calon yang diusung PDIP.
Kemudian juga menekankan kepada seluruh calon yang mendapatkan tugas untuk bisa bekerja di daerah masing-masing. Harus bisa menyelesaikan tugas yang diberikan sampai waktu yang ditentukan, karena harus dilaporkan ke DPP. Bisa jadi yang dapat tugas tidak akan mendapatkan rekomendasi jika tak menyelesaikan tugas. (jen/c1/abd)