Pemerintah Bakal Perketat Izin Usaha Hilirisasi

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut akan memperketat izin usaha bidang hilirisasi menyusul kecelakaan kerja di smelter nikel yang ramai beberapa waktu lalu.

Atas sejumlah insiden itu, Bahlil mengakui hilirisasi yang tengah digenjot pemerintah saat ini memang masih perlu perbaikan. ’’Saya harus mengakui bahwa di balik itu semua ada bagian yang kita harus perbaiki. Jadi ke depan ini kita dalam memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang akan melakukan hilirisasi, kita akan perketat termasuk di dalamnya K3-nya. Karena kita tidak ingin ada korban jiwa atau pencemaran lingkungan," katanya ditemui usai paparan realisasi investasi 2023 di Jakarta, Rabu (24/1).

Bahlil pun menyinggung pernyataan yang menyebut hilirisasi dilakukan secara ugal-ugalan dan bahkan merusak lingkungan. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak relevan karena hilirisasi tambang di Indonesia harus memenuhi kaidah dan aturan yang berlaku.

BACA JUGA:Presiden Berpihak, Timnas Amin Minta Jokowi Mundur

Ia mencontohkan, aturan soal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang harus selesai sebelum direalisasikan.

"Contoh, amdal-nya dia harus selesaikan, izinnya dia harus selesaikan, lingkungannya dia harus selesaikan. Jadi kalau sudah memenuhi standar, di mananya yang (disebut-sebut) ugal-ugalan," katanya.

Bahlil menuturkan hilirisasi memang dilakukan secara masif karena hilirisasi telah terbukti memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya berkontribusi meningkatkan kinerja ekspor dan membuka lapangan kerja.

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melontar kritik terhadap pelaksanaan program hilirisasi tambang yang dinilai "ugal-ugalan" karena merusak lingkungan dan tak memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:Koperasi Simpan Pinjam Terus Tambah Anggota meski Bunga Dibatasi

Muhaimin mengemukakan hal itu ketika menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengenai penanggulangan praktik tambang ilegal untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam (SDA) pada debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta, Minggu (21/1) malam.

"Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satunya memperhatikan adalah data SDM (sumber daya manusia), itu ada 2.500 tambang ilegal, sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan," ujar Muhaimin.

Muhaimin mengatakan bahwa saat ini masyarakat dapat menyaksikan dalam penambangan dan bisnis tambang Indonesia, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, dan adanya kecelakaan kerja serta tenaga asing mendominasi. (ant/c1/abd)

 

Artikel ini sudah tayang di antaranews.com dengan judul: