Kasus Penistaan Agama, Gakkumdu Serahkan Sepenuhnya ke Polda

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 12 Dec 2023 - 16:08

Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lampung Tamri Suhaimi-FOTO IST-

BANDARLAMPUNG - Bawaslu Provinsi Lampung belum memproses laporan terkait komika Aulia Rakhman yang diduga melakukan penistaan agama saat acara Desak Anies di Sukarame beberapa waktu lalu.

Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung Tamri Suhaimi menjelaskan, pihaknya tidak memproses laporan lantaran beberapa hal.

Di mana, pertama sudah disepakati bersama unsur sentra Gakkumdu, kasus Aulia Rakhman masuk dalam pidana umum dan ditangani sepenuhnya oleh Polda Lampung.

"Jadi sudah disepakati bahwa ini (kasus Aulia Rakhman) masuk dalam ranah pidana umum. Kalau ada yang lapor akan kita jelaskan dan kita arahkan ke pidana umum," ujar Tamri, Selasa (12/12).

BACA JUGA:KPU Pesbar Cetak Susu di Jakarta

Tamri melanjutkan, pihaknya juga tidak bisa meregistrasi laporan dari pelapor yang memang sudah datang pada Jumat (8/12).

"Jadi Jumat itu memang ada pihak yang melapor, namun sudah melewati batas waktu pelayanan. Kita arahkan untuk kembali lagi pada Senin (11/1).

Tapi kita tunggu sampai sekarang juga belum melapor kembali. Jadi memang tidak ada yang diregistrasi," jelasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kota Bandar Lampung bakal memproses dugaan penistaan agama saat dialog calon presiden (Capres) Anies Baswedan di Kafe Bento, Kamis (7/12).

Saat acara bertajuk Desak Anies itu, viral di TikTok materi yang disampaikan Komika Bernama Aulia Rakhman diduga menghina Nabi Muhammad.

Tidak hanya itu, saat itu juga komika itu menyindir beberapa politisi dan caleg asal Lampung. Diantaranya Petrus Candra, Rahmawati Herdian, Eva Dwiana dan Herman HN.

Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung Oddy Marsya JP menjelaskan, Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung melakukan kajian mengenai adanya dugaan penistaan agama oleh salahsatu komika tersebut.

kasus penistaan agama, gakkumdu serahkan sepenuhnya ke polda                             bandarlampung - bawaslu provinsi lampung belum memproses laporan terkait komika aulia rakhman yang diduga melakukan penistaan agama saat acara desak anies di sukarame beberapa waktu lalu.
kordiv penanganan pelanggaran bawaslu provinsi lampung tamri suhaimi menjelaskan, pihaknya tidak memproses laporan lantaran beberapa hal.
di mana, pertama sudah disepakati bersama unsur sentra gakkumdu, kasus aulia rakhman masuk dalam pidana umum dan ditangani sepenuhnya oleh polda lampung.
"jadi sudah disepakati bahwa ini (kasus aulia rakhman) masuk dalam ranah pidana umum. kalau ada yang lapor akan kita jelaskan dan kita arahkan ke pidana umum," ujar tamri,  selasa (12/12).
baca juga:kpu pesbar cetak susu di jakarta
tamri melanjutkan, pihaknya juga tidak bisa meregistrasi laporan dari pelapor yang memang sudah datang pada jumat (8/12).
"jadi jumat itu memang ada pihak yang melapor, namun sudah melewati batas waktu pelayanan. kita arahkan untuk kembali lagi pada senin (11/1).
tapi kita tunggu sampai sekarang juga belum melapor kembali. jadi memang tidak ada yang diregistrasi," jelasnya.
sebelumnya, bawaslu kota bandar lampung bakal memproses dugaan penistaan agama saat dialog calon presiden (capres) anies baswedan di kafe bento, kamis (7/12).
 
saat acara bertajuk desak anies itu, viral di tiktok materi yang disampaikan komika bernama aulia rakhman diduga menghina nabi muhammad.
tidak hanya itu, saat itu juga komika itu menyindir beberapa politisi dan caleg asal lampung. diantaranya petrus candra, rahmawati herdian, eva dwiana dan herman hn.
kordiv penanganan pelanggaran bawaslu kota bandar lampung oddy marsya jp menjelaskan, sentra gakkumdu kota bandar lampung melakukan kajian mengenai adanya dugaan penistaan agama oleh salahsatu komika tersebut.
baca juga:jokowi tetap inginkan gubernur dipilih rakyat 
dijelaskan dia, memang pada hari h kampanye, pihaknya menurunkan tim.
"tim kita sudah turun saat hari h itu. berdasarkan pantauan itu memang perkataannya yang masuk dalam dugaan.
kita kajid an masuk dalam temuan kita," kata dia.
oddy bilang, dia bersama gakkumdu juga sudah melakukan pembahasan.
"ada beberapa yang kita bahas. ada beberapa poin saran dari kita. dan kita sampaikan ke tingkat provinsi," kata dia.
 
dijelaskan oddy, hasil dari pembahsan bersama gakkumdu diserahkan ke tingkat provinsi lantaran, skup kampanye yang dilakukan adalah level presiden.
"karena tingkatannya presiden, dalam sttp nya juga anies baswedan, jadi nanti proses lebih lanjut, akan dilakukan oleh gakkum di tingkatan provinsi," kata dia.
oddy bilang, pembahasan yang dilakukan besama gakkumdu di tingkatan kota ada beberapa hal. 
"kota tentu lakukan kajian juga. masih dalam dugaan. sebab harus memenuhi unsur juga.
baca juga:kredibilitas lembaga survei semakin dipertanyakan
dibutuhkan juga keterangan melalui ahli bahasa. apakah masuk dalam ujaran kebencian, ataukah ada unsur kesengajaan?.
kita lihat juga kapasitasnya dia di acara itu seperti apa sebagai tamu, pengisi hiburan atau memang tanpa by desain hanya melucu saja," katanya.
sementara, kordiv penanganan pelanggaran bawaslu provinsi lampung tamri suhaimi menjelaskan, memang sebenarnya sudah ada yang melapor jumat (8/12).
namun, sudah melewati jam pelayanan di hari jumat.
"jadi senin baru kita tindak lanjuti. kita verifikasi. maksimal nanti rabu kita putuskan memenuhi syarat atau tidaknya," kata dia.
tamri melanjutkan, perkara ini masuk ke dalam pidana pemilu. karenanya, pihaknya akan menindaklanjuti bersama sentra gakkumdu, bersama jaksa dan kepolisiian.
"kalau memang lanjut proses totalnya bisa satu bulan.
penyelidikan 14 hari, berlanjut penyidikan 14 hari, masuk ke pengadilan nanti tujuh hari setelah itu keluar putusan.
outputnya jika terbukti itu dua  tahun penjara dan denda rp24 juta merujuk pada pasal 521 uu nomor 7 tahun 2017," jelas tamri.
baca juga:bebas bersyarat, azis muncul di rakorda golkar lampung
dalam kesempatan itu, tamri juga menghimbau kepada seluruh peserta pemilu agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan materi saatkampanye.
kalau pun mengundang pihak luar pun, dia menyarankan harus diketahui terlebih dahulu latar belakangnya.
"sebab di pasal 289 ayat 1 (uu no 7/2017) dijelaskan materi kampanye dilarang menghina, menghasut dan sebagainya. ke depan peserta pemilu diharap memahami betul aturan-aturan ini. jika melabiatkan orang luar juga ya harus diwanti-wanti juga. jangan sampai kejadian seperti ini," kata dia. (abd)