KPU Pastikan Pelantikan Kepala Daerah 2024 , Pemerintah Siapkan Retret di Magelang

JAKARTA, RADAR LAMPUNG – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 adalah wewenang pemerintah, termasuk penetapan tanggal pelantikan yang diatur dalam peraturan presiden (perpres). 

’’Kami memastikan tugas KPU sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku," ujar Afifuddin saat ditemui media di kantor KPU, Jakarta, Senin (10/2).

Afifuddin menjelaskan bahwa peran KPU sebagai penyelenggara pemilu telah selesai. Tugas KPU selanjutnya adalah memastikan tindak lanjut dari hasil pemilihan, termasuk pengesahan hasil pilkada oleh KPU daerah.

Dari total 545 daerah yang menyelenggarakan pilkada, ada 40 daerah yang masih mengalami sengketa. "Jadi, dari 545 daerah, 505 kepala daerah akan dilantik setelah sengketa selesai. Sedangkan 40 daerah lainnya masih dalam proses pemeriksaan lanjutan," jelasnya.

Meskipun tanggal pelantikan belum diumumkan, pemerintah telah menyiapkan tanggal untuk retret kepala daerah terpilih. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa para kepala daerah terpilih akan dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025 dan kemudian mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.

BACA JUGA:Persiapan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Terpilih di Jakarta pada 20 Februari 2025

Bima Arya menambahkan bahwa 189 tenda telah dipasang di kompleks Akmil untuk menampung 505 kepala daerah, yang terdiri dari 481 bupati dan wali kota, serta 33 gubernur. "Retret ini akan diisi dengan materi tentang tugas pokok dan fungsi kepala daerah, arahan strategis dari para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)," jelasnya.

Menteri Keuangan juga dijadwalkan untuk memberikan materi tentang efisiensi anggaran bagi kepala daerah. Kemendagri bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Lemhanas sedang mempersiapkan acara tersebut untuk memastikan kesiapan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya setelah pelantikan. 

Sebelumnya, Pelantikan kepala daerah yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025 mengalami penundaan. Namun akhirnya, kepastian didapat setelah Presiden Prabowo melalui menteri dalam negeri (Mendagri) menjadwalkan pelantikan tersebut pada 20 Februari 2025.

Ya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa Presiden Prabowo memilih tanggal 20 Februari 2025 untuk melantik para kepala daerah. ’’Saya melapor kepada Pak Presiden. Pak Presiden menyampaikan memilih tanggal 20, hari Kamis," kata Tito di Jakarta Pusat, Senin (3/2).

BACA JUGA:Fiks, Pelantikan Kepala Daerah pada 20 Februari

BACA JUGA: Lansia Penjual Serbet Ditemukan Meninggal di Kontrakannya

Menurutnyaa, jadwal pelantikan ini khusus untuk kepala daerah terpilih yang tak menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Termasuk kepala daerah yang sengketa hasil pilkadanya telah diputus MK. ’’Kalau masih yang berproses di MK, tidak dilakukan pelantikan,” ucapnya.

Tito mengaku setelah waktu pelantikan ditetapakan, persoalan lain yang masih dibahas adalah lokasi Ibu Kota Negara (IKN) sebagai tempat pelantikan.