Efisiensi Anggaran, Pemprov Optimalkan Pengelolaan Aset

BANDARLAMPUNG - Presiden RI Prabowo Subianto tengah gencar melakukan efesiensi anggaran kepada kementerian/lembaga pemerintah.

Efesiensi anggaran ini tentunya berdampak pada pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari transfer pusat.

Menanggapinya, Pj. Gubernur Lampung Samsudin telah menekankan ke jajarannya untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah.

BACA JUGA:Prabowo Izinkan Impor Pupuk untuk Kebutuhan Subsidi

Kata Samsudin, ada tiga variabel pendapatan daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB); transfer pusat ke daerah; dan pendapatan di luar pajak.

’’Yang berpengaruh dari efesiensi anggaran pusat tentu variabel kedua, yaitu transfer pusat ke daerah. Kita baru mencapai target pendapatan di luar variabel kedua tersebut," ujar Samsudin, Minggu (9/2).

’’PKB dan BBNKB harus ditingkatkan. Program-program yang sudah sukses di 2024 harus ditingkatkan lagi," sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Samsudin menekankan jika variabel ketiga terkait pendapatan diluar pajak harus dioptimalkan juga. Sebab, saat ini banyak aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang belum dioptimalkan. 

Seperti belum dilakukan kerjasama dengan pihak swasta melalui Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU). "Kita akan optimalkan konsep KPBU terhadap aset-aset yang ada di Provinsi Lampung supaya aset-aset yang diam bisa dioptalkan sehingga bisa mendapatkan penghasilan," terangnya.

Dicontohkan Samsudin, seperti Hutan Tahura yang saat ini di kelola UPTD dapat ditawarkan dikelola oleh pihak swasta atau investor. "Investor mau kelola silahkan nanti dengan konsep KPBU. Maka hutan itu bisa dikelola swasta sama halnya Taman Safari di Bogor xan Ancol bisa dilakukan gitu sehingga pendapatan masuk," terangnya 

"Kalau dikelola UPTD saja pendapatan kecil karena pendapatan belum ada masuk. Tentu banyak hal yang lain," sambungnya.

Lanjut Samsudin, terkait efisiensi anggaran pada APBD 2025, Pemprov Lampung juga akan melakukan hal tersebut.  Tetapi sampai saat ini, menurut Samsudin, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemengri) RI terkait poin-poin pentingnya.

"Dengan kondisi yang ada, kita akan melaksanakan apa saja yang sudah di disusun didalam DPA kita pada APBD 2025," terangnya.

Menurutnya, arahan dari Kemendagri tersebut akan menjadi acuan pos anggaran mana saja yang akan dilakukan efisiensi. "Kita pemda acuannya Kemendagri. Beda kalau kementerian mereka langsung dari Menteri Keuangan sudah bisa bergerak," ungkapnya. (pip/c1/yud)