Pemprov DKI Jakarta Tidak Bisa Janjikan Relokasi Korban Kebakaran Kemayoran ke Tempat Semula

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat, tidak dapat kembali menempati kediamannya di Kelurahan Kebon Kosong. 

Hal ini disebabkan tanah yang mereka huni di RW 04 Kelurahan Kebon Kosong merupakan aset milik Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) RI.

“Warga menginginkan untuk kembali ke lokasi semula, tetapi itu tidak bisa dilakukan oleh Pemprov, karena tanah tersebut bukan aset kami,” ujar Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, pada Kamis, 23 Januari 2025.

“Iya, tanah itu milik PPK Kemayoran yang berada di bawah Setneg,” ujar Teguh Setyabudi

Sebagai alternatif, Pemprov DKI menawarkan agar warga yang terdampak kebakaran direlokasi ke Rumah Susun (Rusun) yang sudah tersedia.

 “Kami tawarkan kepada warga, bagaimana kalau kita relokasi ke rusun yang mungkin bisa disiapkan oleh Pemprov Jakarta atau pihak terkait lainnya,” ujarnya.

Namun, hingga saat ini, Teguh mengungkapkan belum ada kesepakatan dengan warga korban kebakaran terkait relokasi ke Rusun. “Saya belum menemukan ada yang setuju, meskipun sudah disampaikan lewat RT, RW, dan LMK,” ungkapnya.

Di sisi lain, Teguh memastikan bahwa kebutuhan dasar bagi para korban kebakaran sudah terpenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta dan pihak terkait lainnya. “Alhamdulillah, kemarin kita pantau, dari sisi kebutuhan dasar, semuanya sudah ter-cover,” tutupnya.

Kebakaran yang terjadi pada Selasa, 21 Januari 2025, dini hari itu menghanguskan 543 rumah di RW04 Kelurahan Kemayoran. Akibat kebakaran tersebut, 1.797 warga dari 607 Kepala Keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal. 

Sebagian dari mereka kini tinggal di tempat penampungan sementara di Lapangan Merah Polres Metro Jakarta Pusat, sementara lainnya tinggal di tenda pengungsian yang didirikan di sekitar Jalan Kemayoran Gempol. (disway/c1/abd)