Ulama dan Ormas Dukung Sertifikasi Halal
SILATURAHMI: Pertemuan sejumlah ulama dan perwakilan organisasi masyarakat (ormas) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta.-FOTO HUMAS BPJPH -
JAKARTA - Sejumlah ulama dan perwakilan organisasi masyarakat (ormas) menyampaikan dukungan kebijakan sertifikasi halal. Bahkan, mereka siap ikut sosialisasi kebijakan itu. Para ulama juga menekankan sertifikasi halal bukan sebatas produk makanan dan minuman.
Sejumlah ulama dan perwakilan ormas diundang secara khusus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pertemuan itu membahas mengenai kewajiban sertifikasi halal. Para ulama yang hadir memberikan masukan, usulan, dan saran terbaik. Supaya bersama-sama mendorong edukasi sertifikasi halal dan literasi ekonomi halal kepada masyarakat.
Mereka juga memberikan dukungan terhadap program pemerintah mandatori sertifikasi halal yang dilaksanakan melalui BPJPH. "Kita perlu menyampaikan pentingnya halal tidak hanya makanan minuman. Tetapi juga juga obat-obatan, kosmetik, barang gunaan dan sebagainya," ungkap Pengurus Majelis Keluarga Indonesia dan Ketua Asosiasi Rukyah Syari Indonesia K.H. Hasan Bisri dalam keterangannya Senin (13/1). Kebijakan itu penting, sehingga apa yang dikonsumsi betul-betul sudah terjamin halal.
Ketua Umum Majelis Muballigh Indonesia K.H. Mujib Buchori mengatakan senang sekali dilibatkan untuk mensosialisasikan tentang pentingnya produk yang halal. "Sebab doa dan keberkahan dunia akhirat kita sangat berkaitan dengan yang halal. Karena saya senang sekali dengan program yang dijalankan oleh Badan Halal Babe Haikal dan untuk mensosialisasikan program sertifikasi halal yang targetnya masih sangat jauh ini," jelasnya.
BACA JUGA:Teknologi Face Recognition, KAI Hemat Anggaran
Pertemuan sejumlah tokoh agama dengan BPJPH itu digelar pada Jumat (10/1). Dalam forum itu, BPJPH terus berupaya memperkuat edukasi Jaminan Produk Halal kepada pelaku usaha dan masyarakat. Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi industri produk halal.
"Hari ini (bincang) dengan para ulama dan para tokoh. Nanti juga akan ada dengan jurnalis, pengusaha mikro, kecil, dan seterusnya," kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan.
Baginya, diskusi itu penting. Dia menegaskan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal akan terus digenjot. Apalagi industri halal pada gilirannya nanti mampu berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu menjelaskan bahwa besarnya potensi ekonomi industri halal memang sangat terbuka lebar. Menilik data perdagangan produk halal menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor produk halal senilai USD41,42 miliar atau setara Rp673,90 triliun untuk periode Januari–Oktober 2024.
BACA JUGA:Ribuan Petani Geruduk Pemprov
Pada periode yang sama, surplus neraca perdagangan produk halal Indonesia mencapai USD29,09 miliar. Ekspor produk halal dapat mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menilik kinerja ekspor produk halal per sektor periode Januari hingga Oktober 2024, sektor makanan olahan mendominasi nilai ekspor yang sebesar USD33,61 miliar, diikuti pakaian muslim USD6,83 miliar, farmasi USD612,1 juta, dan kosmetik USD362,83 juta. Dalam konteks ini kita harus apresiasi kolaborasi para pemangku kepentingan dalam mendorong kinerja ekspor produk halal Indonesia.
’’Tetapi ini bukan hasil akhir, melainkan awal di mana kita harus terus berupaya meningkatkan produktivitas industri halal. katanya. Tujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar dunia,’’ ungkap Babe Haikal. (jpc/c1)